Dia mengatakan, baliho lantas dipasang anggota Fraksi PDIP DPR di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Beberapa dapil dimana PDIP tidak memiliki kursi DPR RI, baliho dipasang oleh DPD dan anggota fraksi setempat.
“Yaitu di Sumbar I, Sumbar II, Aceh I, Aceh II, Gorontalo, dan NTB 2 dipasang oleh DPD dan Fraksi PDIP setempat. Berapa total jumlah yang dipasang belum ada laporan, karena setiap anggota dewan tidak dibatasi harus pasang sekian. Ini pembiayaannya gotong royong,” ujarnya.
Bambang mengatakan, baliho bergambar Puan Maharani dan bertuliskan “Kepak Sayap Kebhinnekaan” tersebut rencananya dipasang selama dua bulan. Yaitu tanggal 15 Juli hingga 15 September 2021.
Namun dalam prakteknya akan ada yang terpasang selama tiga bulan. “Sebab di lapangan ada (penyewaan baliho) yang tidak mau memberi diskon biaya, tapi diberi tambahan waktu pemasangan,” katanya.
Ditanya terkait anggapan pemasangan baliho Puan Maharani sebagai upaya meningkatkan popularitas menuju Pilpres 2021, Bambang mempersilahkan setiap orang memiliki persepsi masing-masing.
“Ini lebih ke internal. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum. Dibilang (persiapan) 2024, persepsi orang siapa yang melarang? Pikiran dan perasaan tidak bisa dipenjara. Mau dibilang mau nyapres monggo, mau sebagai bentuk kegembiraan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama ya monggo,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait