Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah hal yang meringankan, yakni Syamsul belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.
Sementara itu, hal yang memberatkan adalah perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
Dalam perkara ini, Syamsul terbukti memeras 21 kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang tunjangan hari raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari praktik tersebut, terkumpul uang sebesar Rp568 juta. Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait