SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat. Sebab itu, Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng menggandeng KPK, untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi.
"Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual-beli jabatan, minta minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu," kata Ganjar usai menghadiri Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Semarang, Selasa (27/9/2022).
Menurutnya, selain KPK, Ganjar juga menggandeng Inspektorat, Mendagri, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka bersama tim Korpsugah dari KPK membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
"Saya ceritakan secara terbuka ini lagi banyak yang ramai. Kejadian di Blora pemotongan BLT karena orang melihat itu kecil sekali tapi dari sisi kelakuan itu enggak benar," katanya.
Ganjar ceritakan juga kejadian akhir-akhir ini yaitu OTT itu bisa terjadi di manapun. Seperti di Pemalang. Dia merasa senang karena bupati, wali kota, provinsi, dan DPRD semua ikut agar bisa memperbaiki sistem ikut serta mencegah korupsi.
"Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT di mana-mana," ujarnya.
Menurutnya, menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun mencegah korupsi. Misal, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Ganjar menyampaikan kepada mereka bahwa mitigasi korupsi ada di situ.
"Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ dengan syarat yang tidak penting ya musti dibuang," tambahnya.
Menurutnya, APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal dan lainnya.
"Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati," tegasnya.
Ganjar mengingatkan agar DPRD kontrol itu sehingga tidak ada yang terlibat. Baik itu eksekutif maupun legislatif. Dia mencontohkan, di pemprov umpama, dia minta publik untuk lapor kasih data siapa main, siapa minta. Kalau ketahuan akan dipecat.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng.
"Tadi kan komitmennya (Ganjar) ojo ngapusi ojo korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi," kata Ghufron.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya sebatas dilakukan di kalangan Pemprov Jateng tapi di tata kelola dan juga pelaksanaan di lapangan. Jika itu diterapkan maka dijamin tidak akan terjadi tindakan korupsi.
"Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di pemprov tapi harapannya dilaksanakan pada tata kelola dan komitmen Ojo Ngapusi Ojo korupsi, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
gubernur jateng ganjar pranowo jawa tengah wakil ketua kpk korupsi kpk tindak pidana korupsi ott
Artikel Terkait