Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng pada Senin (26/7/2021). Tujuannya untuk mengklarifikasi perbedaan data serapan anggaran Covid-19 antara pemerintah pusat dan Pemprov Jateng.
“Kami akan panggil dulu Bappeda dan BPKAD agar tahu yang benar yang mana. Bisa jadi itu kegiatannya sudah dilaksanakan tapi dananya belum dicairkan, ada keterlambatan pencairan dana. Keterlambatan seperti itu sering terjadi di Pemprov Jateng, nanti secara detail mau disampaikan oleh DPRD Jateng,” ujarnya.
Pihaknya saat ini hanya memperoleh laporan lisan realisasi anggaran Covid-19 dari Pemprov Jateng. Dari laporan tersebut, Jateng mendapatkan alokasi Belanja Kesehatan 8 persen DAU Tahun 2021 sebesar Rp 283.725.279.000 dan per 22 Juli 2021 baru terealisasi Rp 44.411.143.303 (15,65 persen).
Jika dirinci itemnya terdiri dari Penanganan Covid-19 sebesar Rp164.617.547.000 terealisasi Rp4.051.585.000 (2,46 persen), Dukungan Vaksinasi Rp44.728.600.000 baru terealisasi Rp104.750.000 (0,23 persen).
Kemudian dukungan pada Kelurahan Rp8.715.494.000 terealisasi Rp 359.592.000 (4,13 persen), Insentif Tenaga Kesehatan Rp60.165.175.000 terealisasi Rp 39.895.216.303 (66,31 persen), serta Belanja Kesehatan lainnya Rp 5.498.463.000 belum ada yang terealisasi (0 persen).
Editor : Ahmad Antoni
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto kemendagri penanganan covid-19 gubernur jateng ganjar pranowo
Artikel Terkait