REMBANG, iNews.id – Seorang kepala desa (kades) di Kabupaten Rembang menyanggah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Sanggahan disampaikan saat tanya jawab secara virtual ketika menteri hadir di Pendopo Museum Kartini Rembang, Jumat (17/9/2021) kemarin.
Dalam sabutannya, Mendes PDTT menyatakan Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim tahun 2024 mendatang.
Abdul Halim memperinci kemiskinan ekstrim, misalnya sudah miskin, penyandang disabilitas, tidak punya sanak saudara dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Jika sudah menemukan tipe warga seperti ini, negara harus hadir.
“Kita nggak bisa berpikir tentang pemberdayaan, tapi bagaimana negara harus hadir, karena ini menjadi amanat konstitusi UUD 1945, “ kata Abdul Halim Iskandar.
Dikatakannya, pemerintah mempunyai strategi menuntaskan kemiskinan ekstrim, di antaranya mengurangi pengeluaran warga miskin. Caranya, pemerintah menanggung biaya kesehatan, biaya sekolah anaknya, kebutuhan makan, serta meningkatkan perlindungan sosial melalui sejumlah bantuan.
Jika kebijakan tepat sasaran, dia optimis Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024.
“Ada BST, BLT, PKH. Kalau bisa simultan dan tepat sasaran, saya optimis bisa terbebas. Kalau kemiskinan ekstrim sudah bebas, baru kita memikirkan kemiskinan yang tidak ekstrem, “ ucapnya.
Pernyataan sang menteri, menuai sanggahan dari Kepala Desa Tlogomojo, Rembang yang juga Ketua Paguyuban Kades se Kecamatan Rembang Kota, Nurcholis.
Dalam sesi tanya jawab secara virtual, Nurcholis menyampaikan bagaimana mau menurunkan angka kemiskinan ekstrim, kalau ternyata belakangan ini banyak pemangkasan penerima bantuan sosial maupun BPJS Kesehatan yang justru menimpa mereka.
Bahkan hal itu juga kaum disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kalau kondisi ini berlarut-larut, menurut Nurcholis yang miskin akan tetap miskin.
“Kartu Indonesia Sehat untuk disabilitas dan ODGJ banyak yang dipangkas. Pemangkasan tidak ada koordinasi dengan desa. Tahunya masyarakat di tingkat bawah, yang disalahkan kepala desa. Padahal kita ajukan terus, tapi nggak ada tindak lanjut,” kata Nurcholis.
Usai acara, Abdul Halim Iskandar menyatakan aduan dari kepala desa di Rembang ini sangat menarik. Ia berjanji akan meneruskan dalam rapat kabinet.
“Ada ODGJ dikirim ke pengobatan, ternyata tidak punya BPJS, ini kan memprihatinkan. Pasti akan saya bawa ke rapat, terutama soal yang kena pangkas malah warga miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia menyarankan kepada semua pihak terkait, ke depan untuk terus merujuk data-data di desa yang sudah dimutakhirkan.
“Desa tahu apa yang harus dilakukan dan desa punya data yang lengkap,“ kata Abdul Halim.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait