FGD bertajuk Perbaikan Distribusi Pupuk: Perspektif Pelaku Usaha Pertanian dan Peran Serta Pemerintah Daerah digelar Nagara Institute di Semarang, Rabu (20/12/2023). (iNews.id)

SEMARANG, iNews.id – Permasalahan distribusi pupuk menjadi sorotan sejumlah kalangan. Isu ini jadi sangat krusial karena selalu berulangnya kasus kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani hingga kenaikan harga pangan akhir-akhir ini terutama beras.

Selain itu, faktor lainnya adalah perkembangan kondisi pertanian dan pangan global yang ditandai dengan gangguan produksi pangan, restriksi ekspor dari negara-negara penghasil pangan, serta subsidi pertanian terselubung negara-negara besar untuk melindungi petaninya. 

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Discussion Grup (FGD) bertajuk Perbaikan Distribusi Pupuk: Perspektif Pelaku Usaha Pertanian dan Peran Serta Pemerintah Daerah yang digelar Nagara Institute di Semarang, Rabu (20/12/2023). 

Diskusi diikuti para pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Pertanian Jawa Tengah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), maupun akademis dan praktisi, 

Diskusi bertujuan menyerap masukan tentang permasalahan distribusi pupuk dan menyusun formulasi kebijakan untuk perbaikannya. Dalam konteks ekonomi politik Indonesia, isu ini juga menjadi bahasan debat perdana calon presiden (Capres) 2024 pada 12 Desember lalu. 

“Pemerintahan baru yang akan terbentuk pada 2024 mendatang harus memberi solusi atas permasalahan distribusi pupuk untuk mendukung kedaulatan pangan dan menjamin pencapaian Indonesia Emas 2045,” kata Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal.

Temuan awal tim peneliti Nagara Institute mengidentifikasi beberapa permasalahan kunci dalam distribusi pupuk nasional, yakni terus berkurangnya subsidi pupuk dari Rp34,3 triliun pada 2019 menjadi hanya Rp24 triliun pada 2023.

Kemudian ketidaktepatan waktu penyediaan di tingkat distributor, gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan atau desa, ketidaksesuaian komposisi pupuk majemuk dengan kondisi lahan setempat, keandalan data, meliputi validitas dan rehabilitas data spasial lahan petani dan kesesuaian usulan alokasi pupuk dari kecamatan.


Editor : Ahmad Antoni

Halaman Selanjutnya
Halaman :
1 2
BERITA POPULER
+
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network