SOLO, iNews.id – Gibran Rakabuming Raka mendapat masukkan dari kalangan akademisi jelang dilantik sebagai Wali Kota Solo. Gibran memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ditangani bersama pasangannya, Teguh Prakosa.
“Hal pertama adalah pentingnya mengambil kebijakan yang mampu menjaring banyak kader dalam menyukseskan program kerjanya selama lima tahun ke depan,“ kata Kepala Pusat Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr Sunny Ummul Firdaus, Senin (11/1/2021).
Selain itu, Gibran diharapkan membangun sinergitas yang baik dengan berbagai pihak. Sebab pada prinsipnya, suatu program apa pun akan dapat berjalan dengan baik apabila kolaborasi berjalan dengan sempurna (collaborative governance). Terlebih beberapa kalangan masih meragukan kepemimpinan Gibran dalam memimpin Kota Solo.
Dr Sunny juga mengingatkan Gibran agar memiliki komitmen dalam menghindari kemungkinan adanya “titipan-titipan” di sejumlah posisi penting. Meski diakui bukan hal yang mudah, dirinya meminta komitmen harus tetap dipegang oleh putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Gibran diminta memaksimalkan pengalamannya di bidang bisnis untuk mengembangkan perekonomian. Alasannya, Kota Solo memiliki sumber daya manusia (SDM) dan kekayaan budaya yang potensial. Keahlian Gibran di bidang bisnis didukung sumber daya yang ada, dapat menjadi peluang tersendiri agar lebih maju.
Dengan catatan, komposisi orang-orang yang duduk di pemerintahannya juga tepat. Keseimbangan politik dalam pemerintahan Gibran-Teguh juga menjadi sorotan. Sebab, dalam pencalonan Gibran-Teguh, banyak partai politik yang menyatakan dukungan
Hal ini dapat memunculkan risiko politik, seperti pemerintahan yang cenderung bersifat kompromistis dan sangat akomodatif terhadap kepentingan partai politik. “Sirkulasi politik yang dinamis, tentu saja hal-hal tersebut mungkin terjadi,” katanya.
Pada tataran teori, oposisi memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Ada peran oposisi yang bermanfaat bagi pemerintahan. Seperti penyeimbang kekuasaan, menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan, dan stimulus persaingan yang sehat diantara elite politik dan pemerintahan.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait