SEMARANG, iNews.id – Kasus pembunuhan Paulus Iwan Budi Prasetijo, ASN Pemkot Semarang sampai kini belum terungkap. Pihak keluarga menyebut ada perubahan besar pada diri Iwan sebelum hilang dan ditemukan tewas dalam kondisi terbakar.
"Itu setelah pulang dari Padang dalam rangka dinas. Ada 4 PNS yang berangkat," kata kuasa hukum keluarga Iwan, Yunantyo Adi Setyawan, di kompleks DPRD Provinsi Jateng, Senin (31/10/2022).
Yas, sapaan akrabnya, mengaku tak tahu secara detail kapan waktu berangkat dinas ke Padang. Hanya saja, itu tak berselang lama setelah santer informasi Iwan akan promosi jabatan diangkat sebagai Kepala Bidang II Bapenda Kota Semarang, mengurus perihal penetapan pajak.
Jabatan itu sebelumnya kosong setelah pejabat lama, Elly Asmara ditugaskan menjadi Camat Semarang Barat. Iwan awalnya antusias, namun tiba-tiba berubah menjadi murung dan pendiam.
"Istri dan keluarga cerita itu, rekan-rekan kerjanya juga bercerita (ada perubahan Iwan menjadi murung)," ucap Yas.
Selain itu, pihak keluarga juga akan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri.
"Kami sedang susun konsepnya," tutur Yas.
Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy menyebut, pihak Polrestabes Semarang telah memeriksa lebih dari 30 saksi terkait kasus tersebut.
"Kami tidak mengejar pengakuan, tetapi bukti-bukti ilmiah," kata Iqbal di Mapolda Jateng.
Paulus Iwan Budi Prasetyo adalah ASN Pemkot Semarang yang dilaporkan hilang pada 24 Agustus 2022. Pada 8 September 2022 dia ditemukan meninggal dunia di Kawasan Marina Semarang dalam kondisi tubuhnya tak utuh dan terbakar.
Sejumlah barang miliknya juga ditemukan di dekat TKP, seperti sepeda motor hingga name tag miliknya. Korban sedianya juga hendak diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkot Semarang.
Pada bagian lain, pihak TNI AD melalui Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) IV/Diponegoro juga melakukan penyelidikan. Pada kasus ini, ada saksi yang mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga turun untuk mendorong pihak-pihak terkait untuk bisa mengungkapnya.
"Komnas HAM sudah bertemu Panglima TNI dan akan bertemu lagi (membahas kasus ini)," tutur Yunantyo Adi Setyawan.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait