Kejari Blora dan tim saber pungli memberikan keterangan pers terkait pemotongan BLT di sejumlah desa. (Heri Purnomo)
Heri Purnomo

BLORA, iNews.id - Tim saber pungli telah memanggil dan memeriksa empat kepala desa yang viral diduga menyunat BLT yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di desanya. Pemeriksaan dilakukan menyusul viral video BLT dari dana desa maupun BLT BBM sejumlah desa di Kabupaten Blora.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora Jatmiko mengingatkan kepada penyidik sebelum menetapkan menjadi tersangka harus memenuhi dua unsur alat bukti. 

"Kalau tidak memenuhi dua unsur itu, jangan sekali kali mereka - reka menetapkan sebagai tersangka, " kata Jatmiko, Kamis (29/9/2022) Jatmiko juga menyebut dirinya telah mengantongi banyak desa yang juga telah melakukan hal yang sama. 

Namun menurutnya tidak perlu menyebutkan nama, yang terpenting sudah diminta untuk mengembalikan semua. "Saya sudah pesan ke semuanya untuk, jangan mengulangi lagi perbuatan yang sama," katanya.

Ketua tim saber pungli Kabupaten Blora Kompol Christian Chrisye Lolowang telah melaksanakan gelar perkara bersama tim saber pungli lainya dan telah memutuskan tiga hal terkait sanksi yang akan di berikan kepada 4 desa yang telah viral melakukan pemotongan BLT

Hasil gelar perkara yang pertama pemotongan itu tidak memenuhi dua unsur alat bukti yang bisa untuk menjerat mereka.  Kedua keempat Kepala Desa akan diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan pembinaan, 

Ketiga, pihaknya melihat kekurangan valitan data penerima manfaat dan mendorong untuk pendataan ulang. 

"Menurut saya ini adanya pendataan yang kurang valid. Perlu adanya pendataan ulang, kita dorong hingga sampai ke pusat, sehingga tidak terjadi lagi hal serupa," ujarnya. 

Pihaknya juga akan melakukan monev di bulan ke empat penerimaan dana BLT 2022 nanti secara acak kepada lima Desa di Kabupaten Blora.

Dari hasil pemeriksaan kepada kepala Desa Keser, Kecamatan Tunjungan yang viral kemarin, mengaku bahwa uang yang untuk desa akan digunakan untuk pembangunan musala yang ada di balai desa. 

Sedangkan Rp200.000 yang diberikan kepada RT ,adalah untuk membeli kursi RT dan tratak.  Ia mengimbau kepada semua Kepala Desa jangan ada lagi penarikan atau pemotongan untuk alasan iuran apa pun itu. 

Jika terbukti memenuhi dua unsur alat bukti untuk menjerat ke ranah hukum akan ditindak tegas.


Editor : Ahmad Antoni

BERITA TERKAIT