Selain itu, KPK turut meminta keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta sejumlah pejabat lainnya.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah. Budi membenarkan lokasi pemeriksaan tersebut.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Surakarta," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo.
KPK mengusut sejumlah klaster dugaan korupsi, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari OPD, upah pungut, serta dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit BPK.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait