Dia menjelaskan, informasi yang dihimpun saat rapat bersama sejumlah pejabat terkait menunjukkan tidak ada kejadian aparat mengangkut paksa warga sebagaimana ditunjukkan dalam tayangan yang diunggah di media sosial.
Rapat tersebut, kata dia digelar dalam dua kesempatan. Pertama bersama Komnas HAM dan kedua bersama pejabat utama Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng, Pangdam Diponegoro, dan Kabinda Jateng.
“Pemerintah mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah,” ucapnya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait