GROBOGAN, iNews.id - Kekeringan melanda Kabupaten Grobogan. Tercatat lebih dari 70 desa mengalami kekeringan sehingga membutuhkan air bersih dan sebagainya menjadi air konsumsi.
Kondisi tersebut dialami Dusun Kedungbunder, Desa dan Kecamatan Kedungjati. Lebih dari 100 KK membutuhkan air bersih dan bantuan terbanyak dari pihak swasta atau perorangan.
"Kita mengalami kekeringan dan bahkan sudah tak ada sumber air bersih di Dusun. Ada 100 KK lebih membutuhkan air dan dapat bantuan dari donatur atau BPBD. Dari BPBD dua kali, dan lainnya perorangan atau swasta," kata Pujiati, Ketua RW XI, Dusun Kedungbunder, Desa Kedungjati, Kamis (28/9/2023).
Minimnya distribusi bantuan dari daerah, menurut Nur Latif donatur asal Kecamatan Kedungjati melihat sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan warga terutama air itu seharusnya sudah terpetakan sejak jauh hari. Terlebih daerah kekeringan di Kabupaten Grobogan itu setiap tahun selalu ada.
"Ya kami hanya menyayangkan kondisi kebutuhan air jangka panjang kok tak dipikirkan sejak dulu. Karena saya hanya bisa membantu sedikit ya saya bantu sebisanya saja, semoga berguna dan meringankan beban warga," ujarnya.
Tak hanya Kedung Bunder, Dusun Pepe Desa Prigi juga mengalami kekeringan ekstrem dan bahkan kesulitan mendapatkan bantuan air.
Tercatat lebih dari 50 kepala keluarga (KK) di Dusun Pepe, Desa Prigi, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan hanya bisa pasrah dilanda kekeringan.
Pasrah dikarenakan Dusun Pepe berada di tengah hutan dan infrastruktur jalan yang rusak parah. Bahkan, para pengusaha air dan Pemerintah Daerah tak bisa menyuplai air bersih selama kekeringan dua bulan ini.
"Kita juga prihatin dengan kondisi kekeringan di Dusun Pepe. Tapi mau bagaimana lagi, pengusaha air swasta kapok usai mengirim air sekali. Selain jauh, jalan rusak juga menjadi kendala," kata Camat Kedungjati, Kuspriyati.
Pihaknya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama pemerintah provinsi atau pusat agar membantu fasilitas air bersih untuk jangka panjang.
"Kita akan usulkan bersama Pemkab supaya ada antisipasi jangka panjang. Karena kekeringan bisa terjadi kapan saja dan selalu terjadi setiap tahun. Bedanya hanya tahun ini (2023), kekeringan lebih ekstrem dan dirasakan berat masyarakat terpencil," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait