Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan penolakan bupati dan wali kota merupakan wujud kurang komunikatifnya gubernur. (Istimewa)

Karakteristik masing-masing daerah juga berbeda beda. Banyak warga Jateng yang bekerja sebagai petani, buruh, pedagang yang tetap harus bekerja di akhir pekan.

Ia mencontohkan, jika pasar ditutup maka bagaimana dengan nasib petani sayur yang hari itu adalah waktunya panen. Sama halnya dengan pedagang yang hanya mengandalkan pemasukan harian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka jelas kerugian di depan mata.

“Yang seperti-seperti itu harus dipikirkan. Karena tidak semua warga Jateng itu PNS dan karyawan yang dapat gaji bulanan,” ujar anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jateng ini.
 
Sebagai solusi untuk menekan penyebaran Covid 19, lanjutnya, adalah penekanan disiplin protokol kesehatan di semua wilayah, termasuk fasilitas publik. Pelaksanaannya pun mesti dipantau dengan ketat. 

Merespons pro kontra tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo pun akhirnya memberikan kewenangan kepada bupati/wali kota terkait pasar tradisional yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.


Editor : Ahmad Antoni

Sebelumnya
Halaman :
1 2

BERITA POPULER
+
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network