“Harapan dia ada asuransi atau setidaknya punya BPJS, dan ini meminta kepada aplikator untuk memberikan pembayaran premis besar Rp 16.800 kurang lebih per bulan,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, para driver juga meminta ada payung hukum dari Pemda dalam Pergub atau yang lain sebagai jaminan kepada para mitra terkait kuota ojek online di Jawa Tengah.
Dia mengatakan sudah melakukan kajian dari aspirasi yang diterimanya. Bahkan, Ganjar juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.
“Beberapa waktu sebelumnya kita juga sudah komunikasi dengan kementrian perhubungan agar ada ketentuan yang memang bisa diseragamkan di area-area itu,” katanya.
Ditanya soal komunikasi dengan aplikator, Ganjar mengaku sudah melakukan sejumlah komunikasi yang sifatnya informal. Ganjar akan berusaha memfasilitasi para driver untuk bisa duduk bareng dengan aplikator.
“Maka minggu ini kita coba akan temukan mereka dengan aplikator agar lebih duduk persoalannya lebih bisa di apa diketahui begitu,” ujarnya.
Terlepas dari aksi ratusan driver ojol, Ganjar berharap seluruh pihak bisa saling terbuka dan mau membuka ruang komunikasi. Mengingat situasinya masih dalam pandemi Covid-19.
Editor : Ahmad Antoni
gubernur jateng ganjar pranowo ojek online demo driver ojol kemenhub driver online bpjs pandemi Covid-19
Artikel Terkait