Terkait kesulitan pajak itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan akan langsung menindaklanjuti. Ia akan memberikan insentif dan pendampingan agar masalah administrasi itu tidak menjadi beban persoalan lain bagi sopir angkot.
"Maka kita kasihlah kompensasinya agar mereka lebih ringan. Kalau ada proses administratif apalagi mau pembayaran pajak, ya kalau perlu kita kasih insentif. Itu kan bayarnya ke Pemprov, nah nanti saya urus. Tadi saya minta nomornya agar di koperasi mereka bisa kita asistensi untuk mendapatkan kemudahan," tegas Ganjar.
Menurutnya, sopir angkot dan tukang ojek, baik online maupun konvensional, memang harus menjadi perhatian dan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Sebab mereka adalah kalangan yang juga mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga itu.
"Kalau kemudian sekarang ini mereka terdampak maka ini musti dihitung agar mereka bisa mendapatkan dukungan di awal. Mudah-mudahan nanti publik juga bisa menerima kondisi ini meskipun saya tahu ini tidak mudah," ujarnya.
Pemprov Jateng sudah menyiapkan dana khusus untuk penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM. Di antara 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum Pemprov Jateng sebesar Rp 22.729.706.000. Sekitar Rp 17.979.456.000 untuk subsidi tarif Trans Jateng di enam koridor untuk bulan Oktober-Desember 2022.
Lalu ada anggaran penanganan dampak inflasi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng sebesar Rp 22.767.355.000. Dari anggaran ini, sekitar Rp 12.734.400.000 dialokasikan untuk bantuan sosial bagi 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojol di Jawa Tengah.
Sebagai gambaran, sopir angkot di Boyolali tiap hari mengeluarkan uang untuk membeli BBM sekitar Rp150.000. Sementara sejak pandemi pendapatan mereka terus berkurang bahkan kesulitan mencari penumpang.
Padahal mereka harus setor kepada pemilik angkot dan biaya perawatan kendaraan. Hal itu ditambah dengan harga BBM yang naik.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait