Sementara itu, perwakilan DC, Anggiat Marpaung menyoroti penerbitan surat kuasa penarikan kendaraan oleh pihak leasing. Dia menilai informasi yang diterima petugas DC di lapangan tidak utuh karena perusahaan pembiayaan disebut masih berkomunikasi dengan debitur terkait penyelesaian tunggakan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar tidak memicu kesalahpahaman dan ketegangan antara petugas penarikan dengan debitur.
"Kesalahannya di pihak leasing dan saya pribadi pun harus komplain ke pihak mereka. Artinya, adik-adik yang bekerja jangan dijebak seperti itu. Artinya masih komunikasi mereka (leasing dan pemilik mobil) tapi diturunkan surat kuasa dan tidak diberitahukan juga kronologi sebelumnya," ucap Anggiat.
Keributan ini juga sempat memunculkan narasi dugaan keterlibatan oknum aparat setelah beredar kabar salah satu pihak mengaku sebagai anggota TNI.
Namun, keluarga pemilik mobil kemudian mengklarifikasi bahwa anggota TNI AD dari kesatuan Arhanud yang berada di lokasi tidak terlibat dalam proses penarikan kendaraan. Kehadirannya disebut hanya untuk melerai keributan yang terjadi antara kedua pihak.
Menindaklanjuti insiden tersebut, Polsek Mijen memfasilitasi mediasi antara keluarga pemilik mobil dan perwakilan DC pada Senin, 16 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak akhirnya sepakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait