PATI, iNews.id - Bupati Pati, Sudewo, yang baru menjabat sejak awal 2024, tengah menghadapi guncangan besar di panggung politik dan hukum. Kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen serta keputusan memecat ratusan tenaga honorer RSUD RAA Soewondo memicu gelombang protes masyarakat.
Aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik dan sempat berujung ricuh ketika Sudewo dilempari sandal oleh massa. Meskipun kebijakan kenaikan PBB telah dibatalkan, tuntutan agar ia mundur dari jabatannya terus menguat dengan tudingan bahwa dirinya bersikap arogan dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
Merespons tekanan publik, DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan menggelar sidang paripurna pada Jumat (31/10/2025). Dari 49 anggota yang hadir, sebanyak 36 anggota menolak rekomendasi pemakzulan, sementara 13 lainnya mendukung pemberhentian Bupati.
Hasil sidang tersebut menetapkan bahwa DPRD Kabupaten Pati tidak memberikan rekomendasi pemakzulan terhadap Sudewo. Namun, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap melakukan aksi di sekitar gedung DPRD sebagai bentuk protes atas keputusan tersebut.
Di tengah tekanan politik yang belum mereda, Sudewo juga menghadapi proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam kasus proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Meski statusnya masih sebagai saksi, publik menuntut transparansi penuh dalam proses penyelidikan.
Kasus yang menjerat Sudewo menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan daerah di Pati. Badai politik dan hukum yang melingkupinya memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin harus menghadapi ujian ganda antara tekanan kebijakan publik yang menuai kontroversi dan tuntutan menjaga integritas di mata hukum.
Kini, masyarakat Pati menunggu apakah situasi ini akan menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik atau justru memperdalam jarak antara pemerintah dan rakyatnya.
Editor : Komaruddin Bagja
Artikel Terkait