Bikin Petani Hancur, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Kastolani ยท Minggu, 13 September 2020 - 14:56 WIB
Bikin Petani Hancur, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Rencana Kenaikan Cukai Rokok
Para pemangku kebijakan saat Ngobrol Bareng Petani Tembakau bertajuk Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau di Omah Kebun, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (13/9/2020). (Foto: ist)

TEMANGGUNG, iNews.id – Gerbang Tani meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rencananya menaikkan cukai rokok. Pemerintah juga diminta untuk fokus pada kebijakan yang kondusif bagi petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT).

Sekjen Gerbang Tani Billy Aries mengatakan, langkah menaikkan cukai secara serampangan akan mengakibatkan kehancuran bagi petani tembakau. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan cukai rokok.

Menurut dia, saat ini kondisi petani tembakau di Indonesia mengalami tiga tantangan utama. Yakni, menurunnya pendapatan, risiko iklim yang tidak bisa dihindari, dan kurangnya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.

"Kurangnya teknologi modern pada perkebunan tembakau yang biasanya berukuran kurang dari 2 hektare, berdampak pada sangat rendahnya level produktivitas di Indonesia," ujar Billy dalam acara Ngobrol Bareng Petani Tembakau bertajuk Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau di Omah Kebun, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (13/9/2020).

Billy mengatakan, petani tembakau membutuhkan dukungan teknis. Kemampuan dan teknologi yang mereka gunakan akan memberdayakan para petani untuk menanam tembakau yang dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui atau untuk mengekstraksi nikotin untuk produk rokok elektrik, alih-alih untuk rokok konvensional.

"Kenaikan cukai berdampak langsung ke petani tembakau. Pemerintah jangan membuat kebijakan cukai yang makin memperparah situasi industri," tuturnya.

Billy mengatakan, diperlukan adanya roadmap IHT dan sebelum rampung, pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan baru. "Pembuatan Roadmap IHT juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.

Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad mengatakan, saat ini Indonesia memproduksi 152.319 ton daun tembakau pada 2017, dan menjadi produsen daun tembakau terbesar ke-6 di dunia setelah China, Brasil, India, Amerika Serikat (AS), dan Zimbabwe pada 2019.

China memiliki hasil panen tertinggi dengan jumlah 2.392.000 ton pada 2017, sementara AS memiliki tingkat produktivitas tertinggi. Volume produksi tembakau Indonesia dan produktivitasnya merupakan yang paling rendah di antara enam negara produsen tersebut.

"Penggunaan teknologi yang sudah ketinggalan menghambat produktivitas industri perkebunan tembakau hingga berada jauh di bawah negara produsen daun tembakau lainnya," katanya.

Selain itu, kebijakan yang tidak terintegrasi antar departemen membuat petani terus berjuang untuk hidup dari tanaman yang membutuhkan pengerjaan yang intensif ini.

Ketua DPW Gerbang Tani Jawa Tengah, Chamim menambahkan, kenaikan cukai akan memberikan dapak signifikan kepada petani tembakau karena akan mengurangi penyerapan dan juga kenaikan harga rokok yang mengancam keberadaan insdustri rokok kretek tangan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto memgatakan, kenaikan cukai yang diputuskan pemerintah harus dibarengi dnegan semangat pemberdayaan petani. Sebab sampai saat ini Pemerintah Daerah Temanggung hanya menerima Rp 31 miliar atau 00,7 % dari total yang dikembalikan ke daerah penghasil tembakau.

Joko mengatakan, PMK No 19/PMK 07.2008 harus direvisi. Sebab, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dialokaiskan hanya 2 persen dinilai sangat kecil. "Kalau cukai naik efeknya pasti kepada petani, sebab perusahaan rokok seringkali menyikapi kenaikan cukai dijawab dengan menekan bahan baku," tuturnya.


Editor : Kastolani Marzuki