Cegah Korupsi di Kalangan Pejabat, Ganjar Kumpulkan Kepala Daerah se-Jateng dengan KPK

Menurutnya, APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal dan lainnya.

"Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati," tegasnya.

Ganjar mengingatkan agar DPRD kontrol itu sehingga tidak ada yang terlibat. Baik itu eksekutif maupun legislatif.  Dia mencontohkan, di pemprov umpama, dia minta publik untuk lapor kasih data siapa main, siapa minta. Kalau ketahuan akan dipecat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng.

"Tadi kan komitmennya (Ganjar) ojo ngapusi ojo korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi," kata Ghufron.

Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya sebatas dilakukan di kalangan Pemprov Jateng tapi di tata kelola dan juga pelaksanaan di lapangan. Jika itu diterapkan maka dijamin tidak akan terjadi tindakan korupsi. 

"Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di pemprov tapi harapannya dilaksanakan pada tata kelola dan komitmen Ojo Ngapusi Ojo korupsi, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi," ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni