Datangi Mapolres Pemalang, Massa Pertanyakan Progres Kasus Dugaan Pungli BPNT

PEMALANG, iNews.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) mendatangi Mapolres Pemalang, Kamis (17/6/2021). Mereka mempertanyakan penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang menyeret nama seorang oknum anggota DPRD dan ketua partai di Pemalang.

Pengusutan kasus dugaan pungli BPNT menjadi perhatian aliansi masyarakat yang terdiri dari Laskar Patih Sampun, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) serta Pusat Informasi dan Kajian Kebijakan Publik (Puskapik).

Baca Juga

Tekan Fatalitas Akibat Terpapar Covid-19, Polres Pemalang Gelar Vaksinasi Massal

Kedatangan mereka ditemui Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Jhon Kennertony Nababan, dan Kasat Intelkam AKP Amin Messy di ruang meeting Satreskrim. Massa datang untuk mendukung upaya pengusutan agar kasus dugaan pungli BPNT terang benderang.

“Kami menanyakan progres penanganan kasus, serta memberi dukungan kepada Polres dalam upaya penegakan hukum,” kata koordinator aksi Adi Rustono.

Baca Juga

3 Hari Gelar Razia, Polres Pemalang Tangkap 10 Preman

Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Jhon Kennertony Nababan mengatakan, saat ini penanganan kasus dugaan pungli BPNT masih berlanjut. Pihaknya sudah berkirim surat agar dilaksanakan audit terhadap dugaan pungli di BUMDes-BUMDes yang disebut dalam rekaman percakapan yang beredar di media sosial.

Baca Juga

Lahir di Pemalang, Mantan Ajudan Soeharto Ini Buat Preman hingga Raja Judi Gemetaran

“Kasus ini akan terus ditindaklanjuti agar ada kepastian hukum,” kata Jhon Kennertony Nababan.

Kasus dugaan pungli program BPNT mencuat dan menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Pemalang berinisial FH serta petinggi partai politik. Ada dugaan mereka menerima ‘upeti’ Rp4.500 untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM).