Diduga Pungli Prona, Kades dan Panitia di Boyolali Terjaring OTT

Tata Rahmanta ยท Sabtu, 24 November 2018 - 13:54 WIB
Diduga Pungli Prona, Kades dan Panitia di Boyolali Terjaring OTT
Suasana gelar perkara kasus OTT dugaan pungli kepala desa di Boyolali. (Foto: iNews/Tata Rahmanta)

BOYOLALI, iNews.id – Polres Boyolali menangkap oknum kepada kepala Desa Mliwis dan panitia prona dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah, Jumat (23/11/2018). Dalam operasi senyap itu, polisi mengamankan barang bukti uang tunai Rp44 juta di Kantor Balai Desa Mliwis, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah (Jateng).

Kapolres Boyolali AKBP Aries Andhi mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Polisi yang menindaklanjuti kemudian mengamankan keduanya atas dugaan korupsi pengurusan sertifikasi lahan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Modus operandi pungli yang dilakukan keduanya yakni dengan meminta uang kesepakatan kepada warga pemohon saat akan mengambil sertifikat tanah dalam program tersebut. Besaran uang yang dipungut yakni mencapai Rp1 juta.

“Keduanya ditangkap atas laporan warga terkait pungutan tak wajar karena berdasarkan sosialisasi dari DPR maupun inspektorat, program sertifikasi ini gratis,” ujar Aries, Sabtu (24/11/2018).


Dalam penangkapan OTT di balai desa setempat, polisi menyita uang tunai Rp44.400.000, yang diduga hasil setoran pemohon sertifikat serta dokumen-dokumen. Ada 80 sertifikat yang ditangani panitia dan masing-masing pemohon diminta membayar uang sebanyak Rp 1 juta. Padahal program dari pemerintah ini gratis, kalaupun ada biaya maksimal adalah Rp150.000.

“Dana hasil pungutan ini digunakan ketua panitia untuk membelanjakannya satu ekor sapi seharga Rp7 juta dan dua ekor kambing Rp3 juta,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Mliwis Siti Khomsatun yang ditangkap membantah terlibat dalam kasus dugaan pungli tersebut. Dia mengelak karena urusan biaya semuanya dilakukan panitia Program Prona.

"Saya tidak pernah menerima uang itu. Semua urusan uang bukan sama saya tapi ke panitia. Permintaa uang bagi pemohon itu juga tidak waja,” kata Siti, yang telah ditetapkan tersangka.

Sementara Panitia Prona Desa Mliwis Kusmanto mengakui adanya pungutan yang dikenakan bagi warga pemohon untuk tiap sertifikat yang diambil. “Dana itu oleh panitia sudah dimusyarawahkan dengan pemohon. Jadi sudah ada kesepakatan,” ujarnya.

Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan disangkakan atas pelanggaran Pasal 12e Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 KUHP.


Editor : Donald Karouw