DPD Partai Demokrat Jateng Desak DPP Pecat Kader yang Berkhianat

SEMARANG, iNews.id – DPD Partai Demokrat Jawa Tengah merapatkan barisan untuk tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka juga menyatakan setia kepada Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, sebagai bentuk dukungan mereka menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) selama tiga hari 5-7 Maret di Semarang. Dalam kegiatan itu, dipastikan Ketua DPD dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat di Jateng mengikuti acara tersebut.

“Menolak Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deliserdang Sumatera Utara, dikarenakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti, Minggu (7/3/2021).

“Ketua DPD Partai Demokrat Jateng dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah tidak ada satu pun yang hadir atau pun menandatangani surat kuasa/surat mandat yang diberikan kepada siapa pun untuk menghadiri dan/atau mewakilinya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal,” katanya.

Dia mengatakan, bila terdapat oknum kader atau pihak yang mengatasnamakan Ketua DPD/DPC Partai Demokrat wilayah Jawa Tengah menghadiri dan/atau mewakili dalam KLB adalah tidak sah. “Tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum,” ujarnya.

Dalam Rakorda juga disepakati tetap mendukung hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020. Mereka menyatakan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), serta) meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik,” ujarnya.

“Meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan apa pun yang dihasilkan oleh Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deliserdang,” ujarnya.

“Semua kader Partai Demokrat se-Jawa Tengah siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas Partai Demokrat guna melawan Gerakan Pengambilalihan Kepempinan (GPK-PD ) atau hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal,” katanya.

Editor: Ahmad Antoni