DPRD Purworejo Panggil Koordinator Pendamping PKH terkait Persoalan Bansos

PURWOREJO, iNews.id – DPRD Purworejo memanggil koordinator pendamping program keluarga harapan (PKH). Pemanggilan terkait persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang muncul di wilayah itu.  

Saat audiensi, muncul sejumlah masalah antara lain keterlambatan surat perintah pencairan dana (SP2D) dalam pengiriman bansos, dan anomali data penerima bantuan yang harus dibenahi. 

Baca Juga

Pemerintah Diminta Bantu Pengembangan Garam Organik di Purworejo

Selain itu ada keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH yang belum memperoleh bantuan pangan non tunai (BPNT). Juga ada ratusan KPM yang belum menerima kartu keluarga sejahtera (KKS). Saldo di KKS nanti digunakan untuk belanja bantuan BPNT melalui E-Warong. 

“Banyak temuan di lapangan, penerima PKH masih ada beberapa yang tidak memperoleh BPNT. Ada juga penerima KKS saldonya masih kosong,” kata Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Sabtu (14/8/2021). 

Baca Juga

Tabrak Truk Trailer di Depan Bandara YIA, Warga Purworejo Tewas

Dirinya meminta agar segera kroscek agar jangan sampai hak masyarakat terganjal karena hal-hal yang bersifat administrasi. 

Baca Juga

Rutan Purworejo Salurkan 120 Paket Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Koordinator PKH Kabupaten Purworejo Hendrawan Widi Prastanto mengatakan, pada prinsipnya ketika data sudah sesuai maka bantuan bisa langsung cair. Apabila masih ada perbedaan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), maka belum bisa dicairkan dan harus diperbaiki. 

Data yang salah istilahnya menjadi data anomali untuk 700 keluarga yang belum menerima KKS. Pihaknya siap berkoordinasi dengan bank penyalur bantuan. Sebagai solusi, nantinya akan dibuatkan KKS terlebih dahulu. 

Baca Juga

Gugat Gubernur Ganjar Pranowo, Ini Tuntutan Warga Desa Wadas Purworejo

Bank penyalur sudah memiliki stok KKS instan yang nantinya dapat digunakan untuk pembuatan rekening sambil menunggu KKS yang asli dari Kementerian Sosial (Kemensos). 

“Untuk KKS yang menunjukkan saldo nol rupiah ada beberapa kemungkinan, pertama saldo sudah masuk tapi belum ada pemberitahuan. Oleh karena itu jika saldo menunjukkan nol rupiah, disarankan untuk mengecek rekening koran,” kata Hendrawan Widi Prastanto. 

Apabila cek rekening koran belum masuk, dimungkinkan karena data bermasalah atau terblokir. Dengan demikian, harus dilakukan perbaikan data terlebih dahulu. Sedangkan KPM yang belum menerima BPNT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas sosial (Dinsos) Purworejo. 

Editor: Ary Wahyu Wibowo