Gibran Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo, Rudy Minta Kader PDIP Tak Berpikiran Negatif

SOLO, iNews.id - Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres)  Prabowo Subianto pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) meminta kader menghargai dan menghormati serta tidak ada pemikiran yang negatif. 

"Keputusan apapun kami tetap bergerak, tidak ada persoalan Kalau undang undang mengatur boleh boleh saja ya silakan," kata Rudy di sela-sela peresmian kantor DPC PDIP Solo, Senin (16/10/2023) sore. 

Baca Juga

Gibran Respons Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres: Aku Nganti Ora Nggagas

Jika berpasangan dengan Prabowo, otomatis Gibran bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP) karena dianggap pindah partai. 

Dalam aturan di PDIP, jika telah melangkah ke pihak lain maka akan dianggap anak orang lain. Namun Rudy enggan menyebut hal itu sebuah pengkhianatan mengingat hal itu merupakan hak.

Baca Juga

Gibran Belum Putuskan Gabung TPN Ganjar Pranowo, Ternyata Ini Alasannya

Jika berpasangan dengan Prabowo, maka Gibran otomatis keluar dari PDIP. Dia menegaskan bahwa PDIP merupakan partai terbuka, bukan partai pendendam dan tertutup.

Baca Juga

Konflik Keraton Solo Kembali Menghangat, Gibran: Proses Revitalisasi Harus Berlanjut

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonanbmateriil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Baca Juga

Respon Gibran terkait Wacana Jokowi Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati

"Mengambil Permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

Dalam konklusinya, Anwar menyatakan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a guo. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. "Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," katanya.

Editor: Ahmad Antoni