Jelang Pilkada 2020, PKB Jateng Soroti Netralitas ASN

Kastolani ยท Jumat, 17 Januari 2020 - 03:25 WIB
Jelang Pilkada 2020, PKB Jateng Soroti Netralitas ASN
ASN di Provinsi Jateng diharapkan tetap menjaga netralitas pada Pilkada serentak 2020. (Foto: Dok.iNews.id)

SEMARANG, iNews.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah meminta aparatur sipil negara (ASN) bisa netral pada Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 21 kabupaten/kota di Jateng.

Ketua FPKB DPRD Jateng Sarif Abdillah mengatakan, penyalahgunaan dan mobillisasi ASN dalam dukungan calon tertentu harus dihindari. “Netralitas aparatur negara sangat penting, khususnya dalam Pilkada, untuk menjamin kontestasi demokrasi berjalan jujur dan adil,” ujarnya, Kamis (16/1/2020).

Menurut Sarif, dalam setiap kontestasi politik yang kerap jadi problem adalah disalahgunakannya mesin birokrasi untuk pemenangan politik calon tertentu. 

“Upaya mobilisasi ASN dari Pilkada ke Pilkada selalu ada dan terus ada, pun demikian penegakan aturan belum dilakukan dengan maksimal,” ujarnya,

Anggota Fraksi PKB dari Dapil 11 (Kab Banyumas dan Kab Cilacap) ini menambahkan, pemanfaatan dan mobilisasi ASN dilakukan oleh petahana terus terjadi baik langsung maupun secara sembunyi-sembunyi.

Selain potensi pengerahan ASN untuk pemenangan, menurut  Sarif yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Tim asisitensi Pilkada PKB Jawa Tengah, juga meminta kepada para calon yang juga petahana agar tidak melakukan politisasi ASN serta melakukan rotasi dan mutasi pejabat jelang pilkada ini. 

Netralitas ASN harus menjadi perhatian serius mengingat Pilkada itu adalah kontestasi politik yang prosesnya harus kita jalankan sesuai aturan main. Walau soal netralitas ASN diatur dalam peraturan dan undang undang tapi masih juga belum cukup meredam maraknya ASN atau PNS terlibat dalam persaingan dan dukung mendukung dalam pilkada,” katanya.

Atas dasar itu, katanya,  peranan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus benar benar menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin agar meminimalisir pelanggaran dan memastikan proses pilkada berjalan sebagaimana aturan main yang ada.

“Bawaslu harus tegas menjalankan perintah undang undang terkait tahapan dan regulasi Pilkada termasuk di dalamnya pengawasan netralitas ASN di daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah,” ucapnya.

Pada tahun 2020, Indonesia kembali akan menggelar hajatan politik penting. di tahun itu, akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah dengan rincian 9 pemilihan Gubernur, 224 pemilihan bupati dan 37 pemilihan wali kota.

Di Jawa Tengah sendiri ada 21 Kabupaten / Kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala daerah serentak yaitu Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan,  Pemalang, Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Daerah lain yaitu Rembang, Blora, Demak, Grobogan, Sragen, Wonogiri, Kota Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Purworejo, Purbalingga, Wonosobo, serta Kota Magelang.


Editor : Kastolani Marzuki