Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Periksa 3 Saksi di Bantul

Raka Dwi Novianto ยท Senin, 13 September 2021 - 11:41:00 WIB
Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Periksa 3 Saksi di Bantul
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP DIY, Jalan Parangtritis KM 5,5, Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Pemeriksaan tiga saksi itu untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA), pihak swasta. Keduanya telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

Ketiga saksi tersebut yakni, Direktur PT Anugrah Setya Buana Zaenal Arifin dan Komisaris Utama PT Hikmah Kurnia, Aji Purnomo, yang jug sebagai Site Manager pemeliharaan berkala ruas jalan Wanasari - Batas Kabupaten Kebumen tahun 2017. Kemudian, pendiri Sumber Artha Jaya, Adi Widodo.

"Hari ini (13/9/2021) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 untuk tersangka BS dan KA," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang pihak swasta, Kedy Afandi.

Perkara ini berawal ketika Budhi memerintahkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaannya, Kedy, untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Rapat koordinasi itu dilangsungkan di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, Budhi memerintahkan dan mengarahkan Kedy untuk menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20 persen dari nilai proyek. Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Kemudian, pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dalam pertemuan itu, Budhi menyampaikan secara langsung soal kenaikan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Adapun nilai 20 persen itu dibagi menjadi 10 persen untuk Budhi dan 10 persen sebagai komitmen fee.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2