Kejagung Periksa Eks Kepala Bea Cukai Jateng-DIY terkait Kasus KITE Tanjung Priok

JAKARTA, iNews.id - Tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa enam saksi kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015-2021. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY Tahun 2015-2017 inisial UB.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, saksi UB diperiksa sebagai saksi atas jabatan lamanya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Tahun 2015 - 2017. 

Baca Juga

Kejagung Hentikan Lagi 6 Perkara atas Dasar Restorative Justice, Ini Daftarnya

"UB diperiksa untuk diminta keterangannya terkait penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan pengawasan dan penanganan perkara oleh Kanwil DJBC Jateng dan DIY," kata Ketut, Selasa (24/5/2022). 

Sementara lima saksi lainnya di antaranya kedua RMSP selaku Kepala Seksi PDAD KPPBC Tipe A Semarang Tahun 2017, diperiksa untuk diminta keterangannya terkait Informasi database impor dan ekspor PT HGI.

Baca Juga

5 Pegawai Bea Cukai Tanjung Priok Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas KITE

Ketiga, SHS selaku Kepala Seksi PKC IV KPPBC Tipe A Semarang Tahun 2015 - 2017, diperiksa untuk diminta keterangannya terkait pungutan dan pengamadtrasian bea masuk, bea keluar, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh KPPBC TMP A Semarang.

"RMA selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II pada KPPBC TMP A Semarang Tahun 2015 - 2020, diperiksa untuk diminta keterangannya terkait pungutan dan pengadministrasian bea masuk/keluar, pungutan negara lainnya, pemberian izin pekerjaan subkon dan persetujuan re-ekspor PT HGI," jelasnya. 

Baca Juga

Kejagung Ungkap Lin Che Wei Kerap Ikut Rapat Penting Minyak Goreng di Kemendag

Kelima, YAB selaku Kasubsi Administrasi dan Penerima Jaminan Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP A Semarang, diperiksa untuk diminta keterangannya terkait pungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh KPPBC TMP A Semarang dalam aktivitas impor dan ekspor PT HGI.

Baca Juga

Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Korupsi Ekspor CPO, Ini Perannya

Keenam, ER selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah & DIY Tahun 2017, diperiksa untuk diminta keterangannya terkait penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan pengawasan dan penanganan perkara oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY. 

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021," ujarnya.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan tiga orang pegawai Bea dan Cukai sebagai tersangka. Tiga tersangka tersebut diantaranya IP selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang. Tersangka kedua H selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah,

"Tersangka ketiga MRP selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang dan juga selaku Penyidik PPNS Bea Cukai," jelasnya. 

Ketiganya disangkakan dengan pasal berlapis. Tersangka IP disangkakan Pasal 2 dan 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Kemudian tersangka MRP dan H Pasal 2 dan 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat (2) Jo ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Ahmad Antoni