LBH Laporkan Wali Kota Semarang dan Direktur RSUD ke Ombudsman terkait Insentif Nakes

SEMARANG, iNews.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang melaporkan Wali Kota Semarang dan Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (17/1/2023). Pelaporan itu karena dugaan tidak dibayarkannya insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) setempat yang bertugas menangani pandemi Covid-19. 

“Ada satu nakes, dia pekerja kontrak saat Covid-19,” kata Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Semarang M. Safali saat ditemui di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kota Semarang. 

Baca Juga

Renovasi Stadion Jatidiri Semarang Akhirnya Rampung, Ini Tahapan Pekerjaan sejak 2016

Dia mengatakan, insentif yang tidak dibayarkan itu terhitung pada Februari, Maret dan April 2022. Besarannya Rp7,5juta per bulan. Nakes laki-laki tersebut, kata Safali, sesuai kontrak bekerja hingga 31 Agustus 2022 di RSUD itu. Namun, sampai Desember masih dipekerjakan. 

Perkembangannya, pada Desember itu dilakukan ujian untuk menjaring tenaga kontrak. Padahal, kata Safali, itu tidak diatur pada Peraturan Wali Kota Semarang nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal di RS tersebut. 

Baca Juga

Cegah Banjir-Longsor, Satpol PP Semarang Sisir Perumahan Tak Berizin di Wilayah Pinggiran

“Saat ini, yang bersangkutan (nakes yang didampingi) sudah tidak bekerja lagi di sana. Kami melaporkan dugaan mal administrasi itu (soal tidak dibayarkannya insentif dan proses seleksi melalui ujian),” lanjutnya. 

Baca Juga

Polisi Tangkap Gerombolan Remaja Perusak Rumah Warga di Semarang, Ini Motifnya

Pihak LBH Semarang, sebut Safali, mengatakan Wali Kota Semarang dan Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro yang notabene merupakan pemilik memiliki kewajiban untuk memenuhi insentif bagi nakes yang bertugas pada penanganan pandemi Covid-19, melalui anggaran belanja daerah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4239/2021 juncto 770/2022.  

Sebab pihak RSUD itu disebutnya tidak pernah memberikan penjelasan yang memadai berkaitan dengan permasalahan tidak dibayarkannya insentif tersebut. 

Baca Juga

Polisi Tangkap 15 Pelaku Pembalakan Liar di Semarang

Hal itu disebutnya telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Peraturan Wali Kota Semarang nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro. Selain itu, melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 4239/2021 jo. 770/2022. 

Sebab itu pula pihak LBH Semarang menyebut pihak RSUD KRMT Wongsonegoro dan Wali Kota Semarang melakukan tindakan maladministrasi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.   

Pelaporan itu sendiri diterima resmi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terkait tidak diberikannya insentif nakes saat pandemi. Dokumen yang telah dipenuhi adalah data pendukung laporan tersebut. Pada surat tanda terima laporan itu tertulis penerima laporannya adalah Arif. W dari pihak Ombudsman, ditandatangani dan distempel. 

Editor: Ahmad Antoni