Legislator Partai Gerindra Ini Ibaratkan KPU sebagai Wasit Pertandingan: Harus Adil
SEMARANG, iNews.id – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Djoni Kristijanto berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jawa Tengah, berlangsung aman dan lancar. Sebab itu, dia meminta KPU sebagai penyelenggara Pemilu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan adil.
“Ketika kita berbicara sebuah pertandingan; KPU sebagai wasit dalam proses pertandingan memegang peran yang sangat besar, baik proses menuju maupun saat pertandingan,” kata Djoni saat berbicara dalam dialog interaktif Prime Topic MNC Trijaya FM bertajuk Mengawal Pemilu 2024 di Semarang, kemarin.
“Tentunya sebagai wasit tentu jangan sampai menjadi provokator, terjadinya kerusuhan. Sering kali di sepak bola jadi pengadilnya yang kurang adil akhirnya yang terjadi kerusuhan/keributan baik antar pemain maupun suporter,” katanya.
Namun demikian, dia sangat yakin percaya KPUD/Provinsi Jawa Tengah mampu mengawal itu, namun belajar dari pengalaman yang lampau, sering kali kualitas yang sama belum bisa tercapai di tingkat kabupaten kota.
“Pemilu yang lampau, saat itu saya sebagai saksi ada komisioner KPU tingkat kabupaten yang membaca angka saja terus menerus, artinya ada permasalahan di tingkat pengadil. Tentunya ketika baca angka saja salah, kami meragukan bagaimana mereka jadi pengadil di wilayah kabupaten/kota,” ujar Djoni.
“Kami sangat berharap sekali bahwa azas keadilan bahwa di sini adalah adil semua orang yang berkompetisi sebagai penyelenggara betul-betul diterapkan, baik oleh panitia seleksi maupun pengambil keputusan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Dia berharap bahwa objektivitas itu betul-betul dijaga agar pertandingannya biar enak ditonton dan jangan sampai jadi pemicu permasalahan hanya ketidakmampuan menjaga situasi di mana mereka sebagai pengadil menjaga keadilan.
Sementara, menurut Ketua KPU Jateng Paulus Widiyantoro berdasarkan data pencocokan dan penelitian (coklit), terdapat 28,5 juta pemilih atau mengalami kenaikan dari pemilu sebelumnya yang hanya 27,899 juta pemilih.
“Sebelumnya akan ada penambahan sebanyak sejuta pemilih berdasarkan hasil coklit.Sesuai tahapan, KPU kabupaten/kota akan menetapkan DPT Pemilu 2024 pada 21 Juni 2023,” ujarnya.
Dia mengatakan, setelah penetapan DPT di masing-masing KPU kabupaten/kota se-Jateng itu nantinya KPU Jateng akan merekap jumlah DPT untuk nantinya ditetapkan sebagai jumlah pemilih tetap di Jateng.
“Tahapan yang saat ini sedang berjalan adalah pemutakhiran data pemilih. Nanti akan diplenokan di kabupaten/kota menjadi DPT,” ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data dari rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi Jateng ada sebanyak 28.350.829 pemilih. Nantinya akan ada 117.298 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Jateng.
Sementara Dosen Hukum Tata Negara Undip, Prof Dr Lita Tyesta ALW mengatakan bahwa konsepsi yang dibangun oleh konstitusi yakni lima tahun sekali,. “Ya tiap lima tahun sekali jalannya pemerintahan harus dievaluasi. Dengan apa? Dengan melakukan pemilihan presiden dan anggota dewan,” katanya.
“Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau suatu ketika 2024 tidak terjadi Pemilu apa yang akan terjadi? Dimana Indonesia, pasti akan terjadi keguncangan dalam kita bernegara. Jadi ini semacam kontiunitas,” ujar Prof Lita.
Dia mengatakan, partai politik (parpol) parpol sangat penting karena menurutnya parpol adalah lembaga yang istilahnya candradimuka memiliki fungsi yang mendalam untuk melahirkan calon-calon pemimpin.
“Dari situ ada penyelenggaranya, regenerasi pemimpin. Makanya konstitusi kita membatasi 2 kali periode, dibandingkan dengan yang tidak ada pergantian. Pemilu itu akan terus berlangsung dan jadwalnya sudah pasti, tiap 5 tahun sekali. Jadi punya tonggak bernegara. Sehingga regenerasi akan selalu ada,” ujarnya.
Editor: Ahmad Antoni