Memprihatinkan, Siswa SD di Batang Terancam Putus Sekolah gegara Tak Mau Divaksin

BATANG, iNews.id – Sungguh malang nasib yang dialami Angling Puspa Kinanti (8), siswa kelas 2 SDN 2 Lebo Gringsing, Kabupaten Batang. Dia terancam putus sekolah hanya lantaran tak mau divaksin karena sedang sakit.

Putri ketiga pasangan Istikomah dan Ahmad Subhan, warga Gesing RT 1 RW 4 Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut belum diizinkan sekolah.

Baca Juga

Pemkab Batang Ajukan 8.000 Liter Minyak Goreng ke Pemprov Jateng untuk Operasi Pasar

Sudah lebih dari setengah bulan ini, Angling tidak diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Bahkan, pihak sekolah sempat mengancam akan menghentikan fasilitas bantuan yang sudah diterimanya selama ini.

Tak hanya itu, meski tetap tak mau divaksin, anak tersebut bakal berhenti mengenyam pendidikan hanya sampai kelas dua.

Baca Juga

Pemkab Batang Siapkan Langkah Darurat Bencana Longsor di Desa Pranten

Istikomah, ibunda Angling tidak mengizinkan anaknya kalau divaksin, karena sedang sakit dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab terkait kegiatan vaksinasi tersebut.

“Angling mengidap penyakit bawaan asma. Karena itu saya tidak berkenan kalau anak saya akan disuntik vaksin,” kata Istikomah, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga

Ngeri, Begini Detik-Detik Kompleks Pelabuhan Batang Diterjang Puting Beliung

Dia mengatakan bukan bermaksud menentang pemerintah, namun anaknya ada penyakit dalam yang kalau kambuh tidak tega melihatnya.

Baca Juga

Begini Cara Guru SLB di Batang Hilangkan Rasa Takut Siswanya saat Divaksin Covid-19

Sementara itu Kepala SD Negeri 2 Lebo Gringsing, Sri Winarti saat  dikonfirmasi atas kejadian ini tidak berada di kantor dikarenakan tengah ada kegiatan di luar.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Batang dari Fraksi PDIP yang juga sebagai koordinator Komisi B Djunaenah sangat menyesalkan adanya kejadiannya gara-gara peserta didik tak mau divaksin tidak bisa mengikuti KBM PTM yang saat ini tengah berlangsung.

“Memang hal tersebut ranah Dinas Kesehatan dan Disdikbud. Namun dalam memahami aturan janganlah kaku, sesuaikan keadaan di lapangan namun juga jangan melanggar aturan,” kata Djunaenah.

“Silakan program pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun dalam hal iini sasarannya pelajar SD, namun fleksibel saja dalam mewajibkan vaksin tersebut supaya kegiatan berjalan lancar,” katanya.

Pihaknya menyayangkan masih adanya mindset kepala sekolah dalam menghadapi permasalahan di lapangan masih menggunakan cara intervensi dengan program yang dijalankan.

Editor: Ahmad Antoni