PBNU Kirim Tim LPBH Advokasi Petani Urutsewu Kebumen terkait Sengketa Tanah

Abdul Rochim ยท Jumat, 13 September 2019 - 01:00 WIB
PBNU Kirim Tim LPBH Advokasi Petani Urutsewu Kebumen terkait Sengketa Tanah
Ketua PBNU Robikin Emhas. (Foto: Dok.iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengatakan, PBNU sudah merekomendasikan Lembaga Pengembangan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU untuk melakukan advokasi atas aduan warga Urutsewu, Kebumen, Jateng.

“Tahap awal LPBH akan mengumpulkan bahan dan keterangan, serta data dan dokumen. Selanjutnya akan dianalisa guna menetapkan langkah-langkah yang diperlukan,” kata Robikin Emhas dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Kamis (12/9/2019).

Pernyataan Robikin itu menanggapi surat dari petani Urutsewu, Kebumen ke PBNU terkait sengketa lahan antara petani dengan TNI AD yang sudah berlangsung bertahun-tahun. “Sejak tahun 2011, kami berjuang agar apa yang menjadi hak kami dapat dikembalikan,” kata Ketua Forum Petani Paguyuban Kebumen Selatan (FPPKS), Seniman Marto Dikromo.

Dalam surat bertanggal 11 September 2019 itu, Marto mengatakan, tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan aktivitas warga di kawasan pesisir selatan Urutsewu yang diklaim menjadi milik negara/Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).

Menurut Marto, berawal dari izin menggunakan tempat untuk latihan uji coba senjata, sejak tahun 1982, TNI AD perlahan tidak lagi menghormati petani sebagai pemilik tanah. “Terakhir TNI AD mengatakan bahwa pemagaran yang telah dan sedang dilakukan merupakan proyek dari Kementerian Keuangan,” katanya.

Marto menegaskan, petani Urutsewu tidak akan diam dan merelakan tanahnya dipakai TNI AD. Sebab tanah itu memang milik masyarakat Urutsewu sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (RI). “Bukti sertifikat semuanya ada,” ucapnya.

Marto mengaku sudah beberapa kali menyampaikan masalah sengketa tanah itu dalam forum-forum pertemuan maupun mediasi ke Bupati, Dandim, dan Komnas HAM. “Tetapi sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari TNI AD untuk melepaskan tanah tersebut,” katanya.

Menurut dia, pada Rabu, 11 September 2019 lalu, para petani berusaha menghentikan proses pemagaran di Desa Brecong. Namun, upaya itu dibalas TNI AD dengan hantaman senjata, pukulan tangan, dan injakan kaki bersepatu lars. Belasan warga menjadi korban kekerasan tersebut.

“Karena ketidaksanggupan kami menghadapi para serdadu itu, kamipun pergi mengadu ke Bupati. Beliau berjanji akan menghentikan pemagaran tetapi tanpa bukti tertulis,” katanya.

Karena itu, mereka berharap NU secara organisasi dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah tersebut.


Editor : Kastolani Marzuki