Pemprov Jateng Unggulkan Transparansi Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

SEMARANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berupaya unggulkan transparansi anggaran. Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto mengatakan anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Artinya masyarakat bisa membaca anggaran tersebut. "Seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng yang telah disahkan Oktober lalu, maka kabupaten kota sudah bisa mendapat informasi berupa bantuan dari provinsi untuk kabupaten A, B, C, ...berapa," kata pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga

Abu Bakar Ba'asyir Dikabarkan Sakit, Sudah 3 Hari Dirawat di RS

Ia mengatakan, perumusan hingga pengesahan APBD Provinsi ini tidak lepas dari kinerja DPRD Jateng setelah setahun melaksanakan tata tertib baru yang didalamnya terdapat paradigma baru.

Baca Juga

Sebelum Ditangkap Densus 88, Tetangga : Siswanto Tak Pernah Kedatangan Tamu Tak Dikenal

"Bahkan ketika dilakukan workshop bersama TAPD, bersama eksekutif dalam rangka membedah APBD itu ternyata anggota cukup antusias dan banyak yang hadir. Itu artinya pelaksanaan paradigma baru dalam tata tertib telah dapat dirasakan," katanya.

Satu hal yang membanggakan di DPRD Jateng adalah, batas waktu pengesahan APBD adalah 30 November. Namun jauh sebelum 30 November tepatnya tanggal 14 Oktober justru sudah disahkan.

Baca Juga

Bambang Kribo Sebut Paradigma Baru Kuatkan Fungsi DPRD Jateng

"Ini baru Jawa Tengah, satu-satunya DPRD yang dengan cepat membahas dan mengesahkan APBD. Kalau ini dianggap sebagai suatu prestasi, mendapatkan reward, bagi kami ya kepercayaan masyarakat rewardnya. Kalau teman-teman anggota DPRD ini mendapatkan reward ya, dari masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Juga

3 Bulan Sebelum Ditangkap Densus 88, Siswanto Sempat Menikahkan Anaknya

“Kinerjanya seperti apa, kalau ternyata reward and punishment itu sebetulnya bisa kita ukur nanti 5 tahun, dipilih kembali atau tidak. Misalnya kita bicara reward untuk DPRD, itu sudah kewajiban, kalau baik ya memang sudah kewajibannya baik. Jadi kita mencoba membuat gebrakan bahwa DPRD itu bukan hanya duduk, bukan hanya diam dan tukang stempel, tapi betul-betul membahas," ujarnya.

Ia berharap, DPRD Jateng bisa lebih dipercaya masyarakat. "Stigma bahwa DPRD itu hanya duduk diam dan korup itu bisah hilang. Harapan kami adalah dipercaya oleh masyarakat saja kami sudah puas," ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni