Peneliti ITB Sebut Tanggul di Pesisir Pekalongan Bukan Solusi Utama Atasi Rob

Nani Suherni ยท Jumat, 19 Juni 2020 - 18:15 WIB
Peneliti ITB Sebut Tanggul di Pesisir Pekalongan Bukan Solusi Utama Atasi Rob
Banjir rob menerjang Kabupaten dan Kota Pekalongan. (Foto: iNews/Suryono Sukarno)

PEKALONGAN, iNews.id - Faktor utama pemicu rob di wilayah pesisir Pekalongan yakni land subsidence atau penurunan muka tanah. Peneliti dari ITB, Heri Andreas menilai pembangunan tanggul di pesisir Pekalongan bukan solusi utama mengatasi rob.

Heri menuturkan, penurunan muka tanah di pesisir Pekalongan cukup tinggi, yakni sekitar 20 cm pertahun. Land subsidence yang terjadi di Pekalongan diperkirakan karena pembangunan hotel, rumah sakit, dan kantor yang masih menggunakan sumur bor dan pamsimas. Sementara Air PDAM belum bisa memenuhi kebutuhan air bersih, terutama di perkantoran dan hotel–hotel.

“Saat ini panjang jalan terdampak rob untuk kategori lokal primer sepanjang 23.912 km, sementara untuk lokal sekunder sepanjang 37.327 km,” ucap Heri dalam Workshop virtual Rembug Warga Penanganan Rob Pekalongan Pascapembangunan Tanggul melalui, Kamis (18/6/2020).

Heri memaparkan, dengan permodelan, pada tahun 2020 ini sekitar 7.771 rumah terdampak banjir rob. Diperkirakan 29.808 rumah akan terdampak pada dekade mendatang.

Potensi kerugian ekonomi saat ini diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun. Bahkan, Andreas memperkirakan dapat mencapai Rp8,5 triliun pada 10 tahun ke depan.

Dia pun mencontohkan, penanganan rob di Jakarta dengan tanggul yang dibangun cukup tinggi dan kuat, namun air laut tetap bisa melintas. Bahkan, di beberapa titik tanggul bocor dan jebol.

“Di Pekalongan akan terlihat masalah yang sama dengan di Jakarta. Pada proses pembangunannya saja land subsidence sudah ada sehingga tanggul ditinggikan lagi. Ada kebocoran juga,” katanya.

Oleh karena itu, solusi dengan pembangunan tanggul belum selesai. Andreas menjelaskan, tanggul mengalami land subsidence juga, sehingga air laut bisa melewati tanggul (overtopping). Selain itu, potensi tanggul bocor dan jebol bisa terjadi.

“Kesimpulannya tanggul bukan solusi utama. Land subsidence harus dikendalikan. Land subsidence ini faktor utamanya karena eksploitasi air tanah berlebihan,” katanya.

Heri menuturkan, land subsidence bisa dikendalikan namun hanya terjadi di beberapa negara. Upaya alternatif lainnya untuk mengatasi rob bisa dengan merelokasi warga terdampak banjir.

Tetapi, relokasi membutuhkan anggaran kurang lebih Rp20 triliun. Reklamasi lahan pun bisa dilakukan untuk alternatif jangka panjang. Heri mendorong agar dibentuk satuan gugus tugas untuk menangani rob di wilayah pesisir Pekalongan di bawah Pemprov Jateng.


Editor : Nani Suherni