Petisi Tolak 6 Hari Sekolah Tembus 25.000 Tanda Tangan, Gus Yasin Siap Kaji Ulang

SEMARANG, iNews.id – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerapkan enam hari sekolah bagi jenjang SMA/SMK menuai penolakan keras dari masyarakat. Penolakan ini diwujudkan dalam bentuk petisi daring yang kini telah ditandatangani oleh lebih dari 25.000 orang.

Usulan kembali ke enam hari sekolah ini memicu munculnya petisi di laman Change.org yang secara eksplisit menolak kebijakan tersebut. Hingga Senin sore (24/11/2025), jumlah penolakan telah melampaui 25.000 orang, meningkat tajam dari 21.000 orang sehari sebelumnya.

Baca Juga

Mensos: Tak Boleh Ada Siswa Titipan di Sekolah Rakyat, Hanya untuk Keluarga Istimewa

Menanggapi lonjakan penolakan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa putusan mengenai program enam hari sekolah belum final dan masih berada dalam tahapan sosialisasi serta penerimaan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar, kampus, dan masyarakat.

“Kami akan mengkaji petisi tersebut dan bahkan meminta perwakilan pembuat petisi untuk berdiskusi dan duduk bersama dengan Pemprov Jateng,” katanya, Senin (24/11/2025).

Baca Juga

Siswa SMP di Subang Viral Dikeluarkan Usai Berkelahi dengan Anak Sopir Wabup Kembali Sekolah

Gus Yasin Yasin menekankan, keputusan ini belum final karena masih ada tahapan dan evaluasi yang harus dilewati.

Dalam rapat tertutup bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pokja dari universitas dan pakar pendidikan, Taj Yasin menjelaskan bahwa usulan kembali ke enam hari sekolah sudah lama disampaikan kepadanya, terutama dari pemerintah kabupaten/kota.

Ada dua alasan utama yang menjadi dasar Pemprov Jateng mengevaluasi hari sekolah. Pertama, pola kerja orang tua murid di daerah yang bekerja dengan enam hari kerja, sehingga waktu libur mereka tidak sinkron dengan hari libur anak.

Kedua, interaksi sosial. Perkembangan sosial masyarakat saat ini cenderung banyak berinteraksi dengan gawai (gadget) dibanding bertemu secara langsung, yang dinilai mengurangi interaksi fisik antar sesama siswa atau siswa dan guru.

Pemprov Jateng kini telah membentuk tim khusus untuk mengumpulkan masukan dan mengevaluasi kebijakan ini secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan akhir.

Editor: Kastolani Marzuki