PPDB Dinilai Rumit, Ganjar: Saya Tiap Hari Terima Aduan sampai Ditekan Pejabat

SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut sistem pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini rumit, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Ganjar meminta semua aduan masyarakat itu sebisa mungkin segera ditangani, termasuk komplain masyarakat melalui media sosial.

Baca Juga

Polemik PPDB Sistem Zonasi, Ini Usul Rektor Unesa untuk Pemerintah

Ganjar mengaku menerima banyak aduan dari orang tua calon siswa yang mendaftar PPDB 2019 tingkat SMA negeri di Jateng.

"Sistem ini memang rumit, tidak mudah, dan kita coba menerjemahkan, masalah SKD (surat keterangan domisili) palsu, tolong orang tua siap cari sekolah lain. Soal terlempar ke Wonogiri karena human error, sudah kita selesaikan," katanya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (8/7/2019).

Orang nomor satu di Jateng itu juga mengaku setiap hari dihubungi para orang tua siswa melalui telepon. Mereka ada yang mengaku pendukungnya ketika pemilihan gubernur, teman sekolah, bahkan pejabat penting yang meminta agar anaknya dapat diterima di sekolah favorit atau negeri.

"Saya ini tiap hari menerima aduan, semua orang tua ingin anaknya ke sekolah negeri, tapi sistem ini tidak bisa. Pahit memang, saya sampai ditekan, ada pendukung, bahkan pejabat penting yang menekan saya. Saya tidak bisa," ujarnya.

Saat berada di Posko PPDB kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Ganjar sempat menemui beberapa orang tua siswa yang mengadu karena anaknya tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 karena penerapan sistem zonasi.

Ganjar bahkan memberikan penjelasan dengan tenang dan menyatakan, jika tidak ada satu pun orang yang bisa menekan dirinya untuk meloloskan calon siswa masuk ke SMA tertentu.

Mereka mengungkapkan sebenarnya anaknya berprestasi dan jarak antara rumah tinggal dengan sekolahan tergolong dekat. Namun karena yang dihitung dalam aturan zonasi adalah domisili kantor kelurahan menjadikan anak-anak mereka tidak lolos.

Mendapat protes itu, Yudi berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan PPDB online sistem zonasi murni karena selain banyak masyarakat yang belum paham, juga bvanyak sekolah negeri di daerah yang kekurangan murid.

Editor: Kastolani Marzuki