Ratusan Mahasiswa Demo Tolak Penambangan di Wadas, Begini Reaksi Ganjar

SEMARANG, iNews.id - Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak penambangan batu andesit Desa Wadas di depan Kantor Gubernur Jateng. Aksi para demonstran langsung direspons Gubernur Ganjar Pranowo.

Ganjar tampak membaur di tengah kerumunan aksi sambil duduk lesehan beralaskan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Bahkan Ganjar dan mahasiswa tak beranjak dari tempat duduknya, meski hujan gerimis mengguyur halaman Gubernuran, Selasa (22/3/2022) sore.

Baca Juga

Muncul Dugaan Pungutan Uang Ganti Rugi Lahan Bendungan Bener, Warga Wadas Resah

"Sebenarnya saya ada tempat, kalau mau perwakilan, bisa kita bicara di dalam. Tapi karena anda ingin di sini, ya sudah kita diskusi di sini. Monggo (silakan) apa yang ingin disampaikan," katanya dikutip dari iNewsSemarang.id.

Perwakilan mahasiswa kemudian membacakan tuntutan-tuntutannya. Intinya mereka menolak penambangan di desa Wadas. Massa menuntut Ganjar mencabut IPL penambangan.

Baca Juga

Pemerintah Targetkan Ganti Untung Lahan Warga Wadas Dibayar H-7 jelang Lebaran

"Kami mengkhawatirkan penambangan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada banyak sumber mata air yang terancam di sana. Kami mendesak Ganjar mencabut IPL dan juga mengusut kasus kekerasan yang dialami warga Wadas," kata salah satu mahasiswa.

Selain mahasiswa, ada juga perwakilan warga Wadas di sana. Mereka yang menolak penambangan menyampaikan keluh kesahnya ke Ganjar.

Baca Juga

Kembali Datangi Wadas, Ganjar Berdialog dengan Warga Pro dan Kontra Penambangan

Dengan sabar, Ganjar mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan perwakilan warga itu. Ia pun menerangkan dengan jelas, terkait rencana penambangan di Desa Wadas itu.

Baca Juga

HOT 5 iNews, Massa Demo Tolak Tambang Wadas dan Polisi Pemerkosa Bocah Jadi Tersangka

Kepada para pengunjuk rasa, Ganjar mengatakan bahwa yang harus dipahami adalah ada warga yang sudah menerima tanahnya dijual dan ada yang menolak menjual. Fakta bahwa ada yang pro dan kontra harus diketahui para mahasiswa.

Terkait Ijin Penetapan Lahan (IPL) yang diminta dicabut, menurut Ganjar sudah melewati proses hukum hingga tahap kasasi dan inkracht.

"Semua sudah dilibatkan dalam penyusunan Amdal ini, termasuk para pakar dari perguruan tinggi. Kami memang pernah digugat, tapi gugatan baik di tingkat pertama maupun kasasi semuanya menyatakan ditolak. Ini kan sudah inkrah," kata Ganjar.

Terkait kekhawatiran soal isu lingkungan, dia menjelaskan detil bagaimana penambangan akan dilakukan. Semua sudah menggunakan perhitungan ahli geologi dan ahli yang bergerak di bidangnya. Proses penambangan juga sudah direncanakan dengan matang.

"Termasuk isu sumber mata air, di data yang dikirim BBWS, hanya ada satu sumber mata air yang terdampak proyek dari puluhan mata air di sana. Ini yang mau kami verifikasi dan jelaskan," katanya.

Ganjar mengatakan, sesuai rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan terus membuka ruang dialog dengan warga.

"Saya sudah dua kali datang ke Wadas menemui warga baik yang pro maupun yang belum menerima. Apa pun sikap warga kami hormati," ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni