SEMARANG, iNews.id – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memberikan klarifikasi resmi terkait kabar bocornya 125 ribu lebih data mahasiswa. Plt. Wakil Rektor III bidang Komunikasi dan Bisnis Dwi Cahyo Utomo mengatakan pihaknya harus melakukan investigasi terhadap sistem internal, sehingga perlu untuk melakukan pengecekan terhadap keamanan sistem.
“Kami pastikan bahwa sistem internal kami aman,” kata Dwi saat menggelar konferensi pers secara daring, Rabu (6/1/2021). Untuk diketahui, kabar bocornya data mahasiswa Undip tersebut berawal dari unggahan di twitter yang diposting pada 5 Januari 2021.
Dwi mengatakan, pihaknya telah melaporkan hasil investigasi tim internal Undip bahwa masalah ini berkaitan dengan hukum, sehingga Undip menyiapkan langkah hukum sesuai UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU lain yang terkait. Proses investigasi adalah perintah langsung dari Rektor Undip Prof Yos Johan Utama.
“Server yang dikelola tim IT Undip aman tidak ada yang berubah, tetap berfungsi secara normal, absensi mahasiswa, penilaian dosen bahkan ujian online berjalan lancar.Tidak perlu ada kecemasan berlebihan atas masalah yang ada. Belum dapat dipastikan sumber informasi yang beredar tersebut berasal dari mana. ID digital Undip termasuk akses internet Undip menggunakan SSO (Single Sign-On) yang terproteksi dengan sistem enkripsi yang baik,” ujarnya, dikutip dari website resmi Undip, Kamis (7/1/2021).
Menurutnya, untuk menjaga reputasi, dalam waktu dekat Undip akan fokus pada langkah-langkah yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyiapkan langkah hukum yang tepat.
Pilihan langkah hukum tersebut akan ditentukan oleh Kantor Hukum Undip berdasarkan bukti-bukti relevan yang berhasil kami kumpulkan. Langkah hukum akan diambil segera setelah ada keputusan dari pimpinan Universitas yang didukung oleh Kantor Hukum Undip.
“Kami juga akan membantu pihak berwajib, tapi kami pastikan kami memiliki tim ahli teknologi informasi yang handal sehingga dapat membantu proses pembuktian,” kata Dwi. Ia mengatakan, investigasi yang dilakukan sampai dengan saat ini belum dapat memastikan karena pemeriksaan terhadap server internal tidak menunjukkan adanya masalah.
“Kami menemukan adanya masalah terkait informasi yang beredar dimana disebutkan bahwa data yang bocor berasal dari tahun 2010-2017 dan berjumlah 125.000. Padahal jumlah mahasiswa terbanyak yang diterima per tahun adalah 10.000 mahasiswa sehingga untuk 7 tahun maksimal jumlahnya adalah 70.000 akan tetapi informasi yang beredar jumlah data untuk kurun waktu 7 tahun adalah 125 ribu,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Follow Berita iNewsJateng di Google News
