Saran Pakar Ekonomi UNS ke Pemerintah untuk Hadapi Resesi

Nani Suherni ยท Rabu, 30 September 2020 - 13:01:00 WIB
Saran Pakar Ekonomi UNS ke Pemerintah untuk Hadapi Resesi
Ilustrasi

SOLO, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, akhirnya buka suara soal ekonomi Indonesia resesi pada kuartal III tahun 2020. Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim pun ikut bereaksi atas pernyataan tersebut.

Lukman Hakim mengatakan, sebelumnya pemerintah belum mau terbuka, namun dia mengaku melihat tanda-tanda resesi sudah sangat jelas. Bahkan, resesi mulai tampak sebelum pandemi Covid-19 melanda. Pada akhir tahun 2019 ekonomi Indonesia sudah melambat.

“Sejak akhir 2019 ekonomi kurang begitu menggembirakan. Karena neraca perdagangan sudah minus sehingga ketika masuk pandemi prediksi pemerintah akhir tahun 2020 minus hampir 3-4 persen. Kuartal kedua kemarin bulan Agustus diumumkan minusnya 5,32 persen dan ini sudah sesuai dengan prediksi pemerintah bahwa pandemi ini akan menyebabkan pertumbuhan merosot," kata Lukman Hakim dilansir website resmi UNS, Rabu (30/9/2020).

Lukman Hakim, menyebut defisitnya ekonomi Indonesia sudah diantisipasi pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dengan adanya UU tersebut, pemerintah menjadi lebih leluasa sebab batas maksimal defisit Indonesia yang semula tiga persen diubah menjadi lima persen. Hal ini, disebut Lukman Hakim membuat presiden tidak dapat di- impeachment.

Saat ditanya soal cara agar Indonesia tidak mengalami resesi berkepanjangan, Lukman Hakim menerangkan pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat. Caranya, dengan terus menggencarkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan bagi pekerja bergaji dibawah Rp5 juta.

Dengan cara itu, masyarakat akan semakin mudah dan mau membelanjakan uangnya untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang selama pandemi Covid-19 ada kecenderungan penurunan harga di pasaran karena daya beli rendah. Dia juga menambahkan, jelang masuk ke kuartal III-2020 pada 5 Oktober mendatang, pemerintah harus mengebut dan memperbaiki skema pemberian bantuan. Tujuannya selain untuk meningkatkan tingkat konsumsi, juga agar ekonomi tidak minus terlalu besar.

“Harapan pemerintah dengan kemarin diberikan bantuan, konsumsi masyarakat meningkat. Ya, sebaiknya itu bantuan diberi pemerintah untuk konsumsi ya untuk konsumsi supaya resesi kita tidak terlalu dalam. Untuk kuartal ketiga besok diumumkan 5 Oktober diharapkan minusnya tidak sedalam yang kuartal II. Prediksinya Sri Mulyani hanya 2 persen,” ujarnya.

Selama menangani pandemi Covid-19, pemerintah cukup dilema antara memprioritaskan penyelamatan ekonomi atau kesehatan masyarakat. Hal tersebut dinilai Lukman Hakim sebagai hal yang lumrah karena resesi akibat krisis kesehatan merupakan fenomena baru yang terjadi dijaman modern ini.

Sebelumya, resesi yang dialami Indonesia pada tahun 2008 disebabkan oleh kerusakan sektor keuangan di Amerika Serikat (AS) dan periode 1997-1998 karena kerusakan sektor perbankan.

"Pak Jokowi mendorong anak buahnya agar segera menyuntikkan dana kepada masyarakat yang digunakan untuk konsumsi supaya konsumsi tumbuh selama 2 Minggu ini dan pertaruhannya disini. Supaya ekonominya tumbuh sehingga Oktober nanti itu minusnya tidak sedalam kemarin yang 5,32 persen diharapkan minusnya hanya dua persen.” katanya.

Editor : Nani Suherni