Tekan Penyebaran Covid-19, Wali Kota Semarang Pilih Jalan Berbeda dengan Kota Lain

Nani Suherni ยท Kamis, 04 Juni 2020 - 18:28 WIB
Tekan Penyebaran Covid-19, Wali Kota Semarang Pilih Jalan Berbeda dengan Kota Lain
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. (Foto: iNews.id/BNPB)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menerapkan pendekatan yang berbeda dengan daerah lain mencegah dan menekan penyebaran Covid-19. Daerah ini menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dan memanfaatkan tim patroli untuk mengawasi serta mengedukasi masyarakat setempat mengenai pandemi ini.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan, sejak awal pihaknya berupaya untuk menjaga supaya Kota Semarang tidak menjadi sebuah sebaran virus corona yang masif. Namun, langkah yang diambil berbeda dengan kota besar yang lain. Kota Semarang memilih menggunakan jalan tengah antara mereka yang setuju maupun yang menolak pendekatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Di saat kota besar memberlakukan PSBB, kami menggunakan format jalan tengah. Format jalan tengah ini dari hasil diskusi stakeholder dan komunitas di semarang,” ujar Hendrar saat berdialog virtual, Kamis (4/6/2020).

Hendrar mengatakan, di samping aspek kesehatan, tantangan utama selama pandemi Covid-19, yaitu pada aspek sosial, budaya dan terutama ekonomi. Masyarakat terpaksa tinggal di rumah dan bekerja di rumah.

“Ekonomi terpuruk, hotel kosong, restoran sepi, tempat-tempat wisatanya juga sepi. Padahal Kota Semarang ini orientasinya kota perdagangan dan jasa yang di fokuskan pariwisata,” katanya.

Pemkot Semarang kemudian menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Kebijakan ini masih memungkinkan warga beraktivitas, tetapi dalam koridor protokol kesehatan.

Diketahui, PKM jilid pertama berlangsung sejak 27 April 2020 dan berlaku 28 hari. Selanjutnya, PKM diperpanjang 14 hari hingga nanti berakhir pada 7 Juni 2020.

Dalam pelaksanannya, Pemkot Semarang mengerahkan tim patroli yang terdiri atas personel TNI, Polri dan aparat pemerintah kota. Tim itu berfungsi untuk memastikan warga memahami protokol kesehatan sehingga sikap adaptif masyarakat terbentuk. Tim patroli yang dipayungi hukum PKM tersebar di tingkat desa, kecamatan dan kota.

“Di kelurahan ada tiga. Jadi 177 kelurahan dikali tiga, kemudian di kecamatan ada tiga juga, 16 dikali tiga. Di kota juga ada tim patroli besar,” katanya.

Hendrar mengakui, di tengah penyelenggaraan PKM yang sebenarnya berhasil menekan penularan, kenaikan kasus sempat terjadi karena fenomena menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran, orang-orang sudah lupa Covid-19 sehingga timbul klaster baru. “Orang jadi fokus pada Lebaran, mal penuh, pusat perbelanjaan ramai, pasar ramai,” ujarnya.

Setelah ada kenaikan, pihaknya melakukan tes secara massif di mal, pusat perbelanjaan, pasar, pusat keramaian. Dari hasil tes tersebut ditemukan 128 pasien positif yang akhirnya di rujuk ke rumah sakit.

Menyikapi perkembangan penanganan di wilayahnya, pemerintah selalu menyosialisasikan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini sejak awal diterapkan seperti di bidang industri dengan penerapan protokol kesehatan dan pendekatan yang aman, mulai pembatasan karyawan atau jam kerja.

Selai itu, Pemkot Semarang juga menekankan pada protokol kesehatan di ruang publik, seperti mal maupun di tingkat pedagang kaki lima. Di tempat itu harus dilengkapi thermal gun, wastafel portabel, sampai pengaturan antreian.

“Berubah drastis. Ekonomi melambat, tapi masih bisa beraktivitas,” ujarnya.

Di akhir dialog, Hendrar menyampaikan, semua hal dapat berjalan baik apabila kita semua kompak dan berkomitmen mengikuti anjuran dan ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah. "Persoalan kedisiplinan mengenai SOP kesehatan adalah hal yang mutlak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," katanya.


Editor : Maria Christina