Vaksinasi Gratis Timbulkan Kerumunan, Pemprov Jateng Dikritik Dewan

SEMARANG, iNews.id – Kerumunan ribuan warga yang mengantre untuk mendapatkan vaksinasi gratis di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah menuai kritik dari kalangan legislatif. Pasalnya, antusias masyarakat tak diimbangi pengaturan dan jumlah petugas yang tak seimbang.

Dengan hanya membawa KTP, masyarakat berbondong-bondong datang di gedung Gradhika. Sentra Vaksinasi Gradhika ini dimulai sejak Selasa, 8 Juni 2021. Semula, antrean tertata rapi. Namun begitu kehadiran masyarakat yang berlipat maka kursi-kursi di bawah tenda antrean tak lagi mencukupi.

Baca Juga

Satpol PP Tutup 5 Gerai Restoran Cepat Saji di Semarang akibat Kerumunan

Mereka rela mengantre berjubel dengan berdiri di sekitar tenda. Celakanya, tidak menerapkan protokol kesehatan karena tidak berjaga jarak satu sama lain. Sejumlah video yang diunggah di media sosial juga memperjelas kondisi antrean vaksinasi di Gradhika Bhakti Praja tak mengindahkan jaga jarak.

Hal itu menjadi sorotan anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto. “Jangan sampai ada klaster Covid-19 di vaksinasi. Kalau tak mengindahkan prokes, tak jaga jarak, ya berbahaya itu. Bisa saling menularkan virus,” kata Yudi, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga

Ribuan Warga Mengantre Divaksin di Kompleks Kantor Gubernur Jateng

Melihat kondisi itu, dia mengatakan Pemprov gencar melakukan sosialisasi soal vaksinasi gratis namun tak siap dengan konsekensinya. Hal itu terlihat dari sedikitnya jumlah petugas yang mengatur warga yang akan melakukan vaksinasi. Petugas juga tak siap dengan membeludaknya kedatangan warga.

Baca Juga

Curhat Warga Kudus ke Ganjar: Pelayanan di Posko Covid-19 Tidak Maksimal

Bahkan, Gubernur Ganjar Pranowo yang masih mengenakan baju gowes dan menenteng sepeda juga mesti ikut turun tangan mengatur kerumunan warga yang akan mengikuti vaksinasi. Hal itu justru menunjukkan ketidaksiapan pemprov dalam mengantisipasi kedatangan warga.

Untuk itu, ada sejumlah catatan yang disampaikan. Pertama, lokasi vaksinasi sebaiknya tidak terpusat dengan tujuan memecah kerumunan. Vaksinasi bisa saja dilaksanakan di PRPP yang lebih luas, rumah sakit pemerintah, unit kesehatan masyarakat, hingga kantor-kantor pemerintahan di tingkat desa. Dengan demikian tak akan terjadi kerumunan.

Baca Juga

Berbatasan dengan Kudus, Demak Diminta Ganjar Siapkan Hal Ini hingga Skenario Terburuk

Kedua, petugas mesti siap dengan kedatangan warga. Setiap warga yang datang mesti diatur posisinya dengan menerapkan protokol kesehatan. “Kalau lokasi vaksinasi dipecah dan tidak satu titik saja, maka lebih aman,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Editor: Ahmad Antoni