Keluhan lain adalah munculnya laporan dari buruh yang disebut diperbolehkan mencoblos namun akan dipotong upahnya oleh perusahaan. Ganjar mengaku sudah mengetahui hal itu dan meminta pada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat surat edaran pada perusahaan agar tidak membatasi hak konstitusi para buruh.
"Tadi keluhan soal buruh, nah buruh ini macem-macem, ada yang nyoblos tapi setelah itu dipotong (upahnya) ndak boleh. Maka saya minta nanti Disnaker segera membuat surat edaran, pada seluruh perusahaan agar buruh bisa memilih karena ini hak konstitusinya. Selebihnya sih insyaallah sudah berjalan dengan baik dan kita memastikan untuk bisa berjalan," katanya.
Kemudian pada hari terakhir Kampanye Terbuka yakni 5 Desember besok, Ganjar meminta pada Partai Politik dan Calon Kepala Daerah untuk tidak usah ramai-ramai. Selain itu, Ganjar juga mengajak Parpol serta Paslon untuk mencopot APK bersama-sama
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait