SUKOHARJO, iNews.id – Politisi senior PDIP Aria Bima meminta para kader agar tidak berbicara calon presiden (Capres) 2024. Permintaan itu sebagaimana instruksi Ketua DPP PDIP Megawati Sukarno Putri.
“PDIP pada 9 April 2019 mendapatkan mandat Presiden yang diusung jadi, Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf dan PDIP menang di legislatif,” kata Aria Bima kepada wartawan usai Sosialisasi 4 Pilar di Sukoharjo, Sabtu (20/11/2021).
Dengan demikian, lanjutnya, dari rakyat oleh rakyat adalah tanggal 9 April 2019, dan untuk rakyatnya adalah 5 tahun. Hal ini yang mendasari amanah mandat dari rakyat harus diwujudkan melalui kebijakan dalam bentuk kesejahteraan, atau demokrasi yang subtansial, baik pusat maupun daerah.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menyatakkan, partai politik adalah alat mewujudkan demokrasi yang lebih nyata. Maka penekanan untuk tidak bicara capres merupakan suatu yang logis. Sebab yang ditunggu rakyat adalah untuk rakyat yang 5 tahun.
“Jangan sampai instrumen partai yang mengusung calon presiden, calon gubernur, calon bupati, dan calon DPR menjadi tidak fokus menyelesaikan amanah demokrasi untuk rakyat dengan segala kebijakan yang ada,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya kembali menekankan kepada para kader mengenai kebijakan partai, yakni tetap on the track untuk bicara mandat rakyat dulu.
“Ibu Mega (Megawati Sukarno Putri) sangat yakin kalau berhasil kita wujudkan yang masih tiga tahun ini, rakyat puas dengan PDIP dan Pak Jokowi, itu akan berdampak secara elektoral. Positioning strategisnya, bereskan dulu amanah dan mandat rakyat yang diberikan ke PDIP dengan kemenangan Pilpres dan Pileg,” ucapnya.
Dengan demikian, nantinya akan berdampak terhadap positioning elektoral, yaitu kepercayaan rakyat kembali. Hal ini yang menjadi alasan agar para kader diminta tidak bicara pencapresan terlebih dahulu saat ini.
“Saya tidak ingin tiba-tiba begitu, terus ada faksi-faksi di dalam partai kan repot. Sebab kompak saja belum selesai untuk menyelesaikan amanah rakyat 2019. Apalagi dibelah dengan faksi-faksi calon dari internal,” ucapnya.
Pencapresan diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri yang menentukan. Sebab kompleksitas masalah untuk memilih capres, Megawati sangat memahami.
“Mohon maaf, Ibu Mega tidak bisa dibandingkan dengan ketua partai lainnya. Ini anaknya Bung Karno yang tahu pasang surutnya konsolidasi wilayah ideologi, konsolidasi politik sampai tahun 1965. Tahu pahit getirnya sejak orde baru, mengerti reformasi, mengerti Presiden Habibie, SBY, Gus Dur, Pak Jokowi. Termasuk dia sendiri sebagai presiden,” tuturnya.
Dalam menentukan Capres, Megawati dinilai memiliki kemampuan lebih, sehingga hal itu yang mendasari diberi mandat oleh Kongres.
“Beliau akan wening, ini persoalan pertaruhan republik itu tidak mudah untuk ke depan. Saya yakin beliau akan mencari waktu yang tepat. Kalau sekarang, sampai partainya nggak becus bereskan mandat rakyat yang diberikan di 2019, bisa hancur PDIP, ambrol,” katanya.
Terlebih persoalan yang dihadapi saat ini adalah menyangkut daya beli. Jangan sampai kehendak subjektif bergeser pada soal pencapresan.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait