Dia menekankan, keputusan tersebut mengacu pada Pasal 17 huruf G dan huruf H dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tidak dibuat untuk melindungi individu tertentu.
"Tidak ada yang dilindungi, karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan, ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak," ucapnya.
Menurutnya, pengaturan ini berlaku untuk semua calon, bukan hanya Jokowi dan Gibran. "
Tidak ada, tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah kami kan mengatur dokumen data yang dikami, sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena keputusan pengadilan," katanya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait