ilustrasi pertanian. (Antara)
Ahmad Antoni

SEMARANG, iNews.id – Pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pengelolaan pupuk bersubsidi mendapat apreasiasi dari kalangan akademis. Salah satunya datang dari Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti.

"Pengelolaan pupuk bersubsidi selama ini memang sudah berjalan baik dan kita patut untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah berusaha untuk mewujudkan ketersediaan pupuk yang berkualitas bagi petani," kata Prof Sucihatiningsih, Jumat (7/5/2021).

Menurutnya, tugas Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengalokasikan kebutuhan pokok dalam pembagian tugas terakait pupuk subsidi dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian. 

Berdasarkan hasil kajian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), peningkatan subsidi pupuk rata-rata sebesar 14,18 persen per tahun selama 2005-2016 mampu meningkatkan produktivitas padi nasional  rata-rata sebesar 1,31 persen per tahun.

“Kementan dalam hal ini sebagai instansi yang paling dekat dengan petani tentu memiliki peranan penting bagi produktivitas pertanian. Kementan perlu memetakan kebutuhan apa saja yang ada dilapangan terutama kebutuhan pokok dalam input produksi pertanian,” katanya.

Namun demikian, kata dia, tak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan pembagian tupoksi yang ada saat ini. 

"Seperti contohnya di tahun 2021 ini alokasi anggaran APBN yang hanya mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9 juta ton dirasa masih belum sesuai dengan keadaan di lapangan yang membutuhkan sekitar 23,4 juta ton pupuk bersubsidi,"ujar dia.

Menurutnya, hal ini tentu masih menjadi perhatian banyak pihak, apalagi pengelolaan pupuk bersubsidi dikelola oleh beberapa instansi.

Sementara, Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mmengatakan, Kementerian Pertanian berwenang dalam membagi alokasi pupuk subsidi ke seluruh provinsi melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). 

"Kemudian di-breakdown lagi ke tingkat kabupaten dan kecamatan melalui Surat Keputusan (SK) Dinas Pertanian setempat," kata Wijaya. 

Sementara itu, kewajiban Pupuk Indonesia adalah mengadakan dan menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari Lini I (Gudang Pabrik) hingga ke Lini IV (Kios Pengecer).

"Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia melibatkan distributor dan kios resmi, dan berpedoman pada Permentan hingga SK Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten," ujarnya.

Untuk diketahui, wewenang dan tanggung jawab pupuk bersubsidi ada di beberapa kementerian seperti Kementan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN dalam hal ini PT Pupuk Indonesia (Persero).


Editor : Ahmad Antoni

BERITA TERKAIT