“Syarat jemaah yang berangkat harus sudah divaksin 2 kali dengan vaksin yang diakui Arab Saudi, yaitu Astrazaneca, Pfizer, Johnson and Johnson, dan Moderna. Sinovac dan Sinovarm sudah diterima Saudi tetapi harus di booster,” sebutnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia sedang berupaya negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar calon jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinovarm agar tidak perlu melakukan booster.
“Namun pemerintah RI masih melakukan diplomasi agar tidak usah di booster. Karena rasanya tidak adil ketika masih banyak rakyat Indonesia belum divaksin sama sekali sementara ada sebagian mau divaksin 3 kali,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi membuka pintu bagi jamaah umrah asal Indonesia. Izin umrah untuk Indonesia itu menjadi modal positif untuk pelaksanaan ibadah haji mendatang.
Upaya pemerintah Indonesia mulai membuahkan hasil dengan akan dibukanya kembali izin pemberangkatan jemaah unrah asal Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pihaknya akan terus berupaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia yang baru ini.
“Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pertemuan saya terakhir dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia terjadi di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York,” ujarnya.
Retno menyatakan, Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia.
Editor : Ahmad Antoni
kementerian agama kemenag umrah menteri luar negeri retno marsudi kementerian kesehatan arab saudi
Artikel Terkait