"Partai harus mempersiapkan produktifitas kaderisasi dengan selektif berbasis integritas untuk menyiapkan kontestasi yang sehat," ujarnya
"Partai harus bisa keluar dari "tekanan besar" kepentingan kepentingan internal partai, bukan justru bersikap pragmatis dan menghindari kontestasi dengan munculnya politik dinasti atau politik aji mumpung," ujarnya.
Melihat semakin kronisnya kualitas pemimpin daerah dengan masih banyaknya yang tersangkut masalah hukum terutama korupsi, menandakan politik dinasti mengambil peranan signifikan dalam berkontribusi merusak nilai dan tatanan demokrasi.
"Calon tunggal dan politik dinasti memang bukan sesuatu yang melanggar hukum. Tapi jelas melanggar etika politik dan etika elektoral. Sehingga ke depan sebagai pemimpin politisi dan negarawan sejati seharusnya wajib mengerti dan memiliki etika berpolitik dan bernegara," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait