Namun saat massa tiba, Wli Kota Tegal sudah tidak ada tempat. Massa yang kesal lalu menumpahkan aspirasinya ke anggota dewan dengan menuntut wali kota mundur karena kebijakannya dinilai merugikan rakyat.
“Salah satunya pemasangan portal bernilai Rp160 juta yang justru membelenggu aktivitas perekonomian warga, hingga penggusuran PKL alun-alun dan Jalan Pancasila yang tidak ada tempat relokasinya. Selain itu juga penggusuran PKL di jalan Ahmad Yani,” kata koordinator aksi Fauzan Jamal, Senin (28/3/2022).
Massa juga menuntut penuntasan kasus CSR PDAM Kota Tegal hingga kasus human trafficking yang diduga melibatkan pejabat.
Sejumlah perwakilan massa akhirnya ditemui unsur pimpinan DPRD Kota Tegal. Massa mendesak DPRD menggelar hak angket dan interlelasi terhadap Wali Kota Tegal.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait