Dari sinilah, lanjutnya, Kades sudah semakin tahu terkait permasalahan yang dihadapi. ini akan memberikan arah yang sangat bagus dalam perencanaan pembangunan yang bertumpu pada masalah yang bertujuan menyelesaikan masalah yang didasarkan pada data dan bukan pada asumsi.
"Saya yakin, kalau ini terus berjalan maka kekhawatiran kita terkait dengan ketidaksesuaian pemanfaatan dana desa akan terwujud. Sebagaimana arahan bapak presiden terkait dua hal yang menjadi prioritas pemanfaatan dana desa, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan pentingnya program desa antikorupsi dalam membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.
Selain itu juga memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
"Kami minta kepada seluruh desa agar pelayanan publik jangan pernah dipersulit. Seluruh hak desa harus disampaikan, karena anggaran dana desa langsung ke desa, karena itu perlu dipertanggungjawabkan oleh para kepala desa," kata Firli.
Firli berharap dengan program desa antikorupsi menjadikan desa menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi.
"Budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 10 desa terpilih, secara resmi saya nyatakan sebagai desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022," katanya.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait