Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memenuhi panggilan DPP PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Pengeran Diponegoro. (Foto istimewa).
Feldy Utama, irfan Maulana

JAKARTA, iNews.id Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendapat sanksi teguran dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Teguran diberikan kepada Ganjar terkait pernyataannya siap menjadi calon presiden (Capres) 2024.

"DPP PDIP memutuskan menjatuhkan sanksi ke Pak Ganjar Pranowo, teguran," ujar Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, Senin (24/10/2022).

Menurut Watubun, pernyataan Ganjar sebenarnya tidak melanggar aturan partai. Namun, pernyataan itu telah menimbulkan multitafsir di masyarakat. "Meskipun pernyataan itu tak melanggar tapi menimbulkan multitafsir," ujarnya.

Pernyataan soal siap Nyapres 2024 yang berujung sanksi itu disampaikan Ganjar ketika wawancara di TV swasta. Dalam wawancara itu, Ganjar blak-blakan menyatakan siap untuk menjadi Capres 2024. Dia mengatakan, sebagai kader partai politik memang harus siap menjadi calon presiden.

Dalam wawancara tersebut, Ganjar disinggung ihwal namanya yang menjadi salah satu Capres potensial berdasarkan hasil survei.

Mantan anggota DPR itu mengatakan, sebagai kader PDI Perjuangan, dia tentunya harus menghormati apa yang menjadi keputusan partai. Namun, di sisi lain, ada juga realitas sosial yang tidak boleh diabaikan.

"Maka kalau bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenernya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," kata Ganjar dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).

Menurutnya, sebagai kader partai politik sudah seharusnya siap menjadi calon presiden. Apalagi, saat ini partai politik mencari tokoh terbaik untuk diusung di Pemilu 2024.

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik menurut saya semua orang mesti siap akan hal itu," katanya.

Namun, Ganjar menekankan etika politik sebagai kader partai. Dia menghormati proses politik di PDI Perjuangan yang belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. 

Tapi, di sisi lain, dia juga menghormati realitas survei calon presiden yang sering kali menempatkan elektabilitas Ganjar di tiga besar. 

"Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDIP sebagai partai saya, dua relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Maka itu, Ganjar memberikan kesempatan bagi partai politik untuk saling berkomunikasi menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia meyakini keputusan partai politik mengambil tokoh yang terbaik.

"Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi, untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan," ujarnya.


Editor : Ahmad Antoni

BERITA TERKAIT