“Bukan murni dari kementerian, tetapi bekerja sama dengan Kompolnas. Memberi masukan mana instansi yang betul-betul memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Pada penanganan kasus yang melibatkan anak, sebutnya, pemerintah tidak bisa bekerja di sini. Perlu komitmen dan kerja sama antara pemerintah, kementerian dengan masyarakat, dunia usaha termasuk media.
Dia mengakui saat ini masih banyak pekerjaan rumah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak termasuk pernikahan anak bawah umur.
Sementara, selain Polda Jateng juga ada 3 Polda lain yang mendapatkan penghargaan serupa. Masing-masing; Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah kabupaten dan kota juga menerima penghargaan atas prestasinya sebagai kabupaten/ kota layak anak.
Editor : Ahmad Antoni
polda jawa tengah kapolda jateng irjen pol ahmad luthfi menteri pppa kekerasan anak polda maluku polda sulawesi tengah
Artikel Terkait